Menurut Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Lukman Hakim, ada empat faktor yang mendorong orang korupsi: kebutuhan, tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Kebutuhan, karena orang ingin memiliki sesuatu namun pendapatannya tidak memungkinkan untuk mendapatkan yang diinginkan. Tekanan, karena adanya permintaan dari seseorang kerabat atau atasan yang tidak bisa dihindari. Kesempatan, karena jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya diri. Dan rasionalisasi, karena anggpan jika memiliki sesuatu orang lain akan menganggapnya rasional atau wajar.

Sementara itu, meminjam pemikiran Alfred Schutz, Prof. Dr. Nur Syam, M.Si berpendapat bahwa penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan yang gilirannya menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Kunci untuk mengubah cara pandang yang salah ini, menurut Yvonne T. Haigh, adalah melalui pengembangan program pendidikan yang menargetkan wilayah kerentanan. Haigh menunjukkan bahwa korupsi muncul melalui kombinasi antara konflik, keraguan, dan ketidakpastian.

Bahwa semakin banyak  perempuan –kasus Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, Miranda Goeltom, dan Nunun Nurbaeti—ini tidak berarti telah terjadi feminisasi korupsi. Menurut Sri Yuliani, perempuan korupsi karena ia diberi kekuasaan atau menjadi bagian dari jaringan penguasa, bukan karena gendernya. Kelemahan utama kajian perempuan dan korupsi, menurut Ani Soetjipto, adalah cara pandang yang melihat perempuan dari identitas jenis kelamin yang homogen, cara pandang esensialis. Padahal, perempuan sesungguhnya sangat majemuk: kelas sosial, ideologi, afiliasi politik, pendidikan, akses pada sumber daya, kepentingan, dan lain-lain. Karenanya, mereka tidak akan berperilaku, berpikir atau mempunyai kepentingan sama. Pandangan bahwa identitas perempuan itu heterogen tidak membawa ke konklusi bahwa perempuan lebih bersih, lebih tidak suka menyuap, dan memiliki sifat moral yang lebih baik.

Perempuan dengan kelas sosial tinggi juga bisa lebih opresif terhadap laki laki dan terhadap perempuan dengan kelas sosial yang lebih rendah di jabatan yang sama. Analisis kelas, jender, sosial, maupun analisis politik dibutuhkan ketika kita ingin melihat lebih jernih gejala perempuan dan korupsi di Indonesia.

sumber foto: republika.co.id

Terima kasih telah membaca. Beri komentar Anda tentang artikel ini.

Komentar