Para arsitek internet terbuka memberikan kepada kita sumber informasi yang hampir tak terbatas. Pihak yang dibuat pusing tujuh keliling adalah para orang tua, politisi, dan perusahaan online. Orang-orang muda yang lahir di era internet ini sangat dimanjakan dengan berbagi informasi pribadi melalui aplikasi media sosial tanpa menyadari ancaman yang mungkin terjadi bersamaan dengan kegiatan ini.
Palfrey dan Gasser menunjukkan, lebih dari 40 % dari pengguna Facebook saat ini bersedia untuk memberikan informasi pribadi seperti tanggal lahir atau foto pribadi kepada orang asing. Mereka makin gemar melakukan ekspose diri karena menganggap bahwa dengan demikian akan makin banyak orang yang melihat posting dan mengenal diri mereka.
Bagi para orang tua, politisi, dan perusahaan online hal ini akan menimbulkan risiko besar karena setiap kesalahan kirim akan dilihat oleh lebih banyak orang setiap hari. Posting gambar pribadi atau komentar yang tidak benar dapat menjadi stigma atau “tattoo” yang sangat sulit untuk dihapus dari kesan orang.
Pertanyaannya, apa yang seharusnya dirahasiakan dan dijaga dari setiap usaha penyadapan oleh pihak lain? Sama halnya, apa pula yang seharusnya ditransparansikan kepada pihak lain oleh para orang tua, politisi, atau perusahaan online?
Sebenarnya penyadapan bukan kabar buruk bagi Anda yang berasal dari negara yang marak dengan korupsi. Makin tua dan maju peradaban, makin tidak ada tempat bagi rahasia di dunia ini, terutama di dunia politik. Semua akan terungkap cepat atau lambat. Internet dan organisasi informasi seperti Wikileaks akan mempercepat pengungkapan rahasia itu secara lebih cepat.
Tersadapnya informasi rahasia sangat mengancam negara-negara dengan indeks korupsi yang tinggi seperti Indonesia. Ketika Wikileaks menerbitkan beberapa surat dari Duta Besar AS untuk Panama yang menunjukkan bahwa presiden Panama telah memintanya untuk membantu dalam mendapatkan perangkat penyadapan sehingga bisa memantau gerakan oposisi, berita ini menciptakan kekacauan besar di Panama. Jadi, penyadapan sebagai pelanggaran hak asasi manusia ternyata menjadi jurus yang cespleng untuk melibas korupsi yang juga pelanggaran hak asasi manusia.
Fakta ini menjadi pengingat bagi para pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah agar sangat berhati-hati dalam membuat keputusan dan melaksanakan kebijakan. Mereka harus meninggalkan segala sesuatu secara tertulis sehingga melalui catatan ini dapat dijelaskan mengapa keputusan tertentu dipilih dan dibuat. Makin minim pencatatan itu, semisal: perdana menteri Singapura yang melarang penggunaan semua perangkat elektronik dalam pertemuan, makin kuat kecenderungan di mana keputusan yang dibuat merupakan kerahasiaan.
Benar bahwa kerahasiaan masih dapat ditolerir jika tahapan masih berada pada pembahasan atau analisis masalah yang belum terselesaikan dan menyangkut keamanan nasional. Dalam alam demokrasi memang tidak semua isu perlu berventilasi. Ibarat dalam keluarga, sangat penting untuk membagikan informasi kepada anak-anak tentang mengapa suatu keputusan dibuat, tetapi anak-anak atau orangtua tidak perlu tahu tentang isu-isu yang belum terselesaikan terkait ide-ide yang tidak berhubungan dan malahan mungkin akan membingungkan mereka.
Jadi, selama tujuan pemimpin atau pejabat pemerintah murni, mereka seharusnya tidak memiliki masalah baik dengan transparansi, maupun dengan organisasi yang bergiat melakukan penyadapan.
Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.