Sebagian besar dari kita menyaksikan ironi tentang bagaimana pembangunan-isme yang dikomando Soeharto selama 32 tahun pada ujungnya berakhir tragis pada tahun 1998 dengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang secara diametral merupakan antitesis dari ikhtiar mewujudkan kemakmuran.
Padahal, di awal pemerintahannya, Soeharto dengan jernih melihat bahwa inflasi (yang berbuntut kemiskinan yang antitesis terhadap kemakmuran, penulis) bersumber pada ketidakadilan. Dalam siklus “Telur-Ayam”, tampaknya yang berlaku saat itu adalah bahwa harus ada ayam (keadilan) yang kelak menghasilkan telur (kemakmuran). Hal ini dieksplisitkan pada Pidato Jenderal Soeharto September 1966 (Selaku Ketua Presidium Kabinet AMPERA) yang menutup alinea terakhirnya dengan mengatakan:
“Pemerintah meminta agar kebidjaksanaan ini benar-benar difahami, chususnya sebagai salah satu alat menanggulangi inflasi; sebab inflasi itu sendiri hakekatnja adalah ketidak-adilan. Inflasi adalah djenis padjak yang amat besar, dan tidak adil, jang menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan bagi sebagian besar massa Rakjat, karena terpusatnya kekayaan jang dinikmati oleh sebagian golongan orang sadja.”
Dengan logika tersebut, di awal Orde Baru, Soeharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk. Kondisi ekonomi Indonesia di awal Soeharto memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi 650% setahun. Soeharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Soekarno, pendahulunya, yakni dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.
Satu dasawarsa kemudian, pada pidato Soeharto yang lain, Soeharto mulai melihat ketidakadilan yang diindikasikan dengan angka inflasi sebagai indikator dari tata kelola ekonomi dimana terjadi ketidakmerataan distribusi:
“Apa yang tampak dan terasa sebagai akibat dari berbagai krisis itu sesungguhnya adalah hanya sebagian dari persoalan besar yang lebih mendasar. Persoalan itu bersumber pada tata lama dari hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang tidak menjamin keadilan dan kemerataan pembangunan semua bangsa. Karena itu yang penting adalah kemauan dan keputusan semua bangsa untuk bersama-sama mengatasi masalah ini demi keselamatan dan kesejahteraan bersama pula. Bukannya saling berhadap-hadapan atau saling menyalahkan, yang hanya akan membuat keadaan semakin parah.”
Dalam perjalanan yang dilabel dengan logo “pembangunanisme” ini, Soeharto secara tidak sadar membalik arah dimana bukan keadilan yang menciptakan kemakmuran, tetapi hubungan-hubungan ekonomi dan politik diprioritaskan agar mampu menjamin keadilan dan kemerataan pembangunan.
Nyambung ke Jurus Jokowi Menekan Inflasi
Balik ke Penginnya Kemakmuran Dulu, Baru Keadilan