Pada setiap krisis politik besar, fakta belum utuh, motif belum terang, aktor belum sepenuhnya terpetakan, tetapi solidaritas sudah menemukan alamatnya. Kita seolah hidup dalam zaman ketika keberpihakan bergerak lebih cepat daripada pembuktian.
Kasus penyadapan yang mengguncang ruang publik belakangan ini memperlihatkan gejala tersebut. Perdebatan publik dengan cepat beralih dari pertanyaan “apa yang sesungguhnya terjadi” menuju pertanyaan “siapa yang harus dibela”. Yang dicari bukan lagi kebenaran, melainkan identitas.
Gejala semacam itu sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Menurut Sana Jaffrey, politik Indonesia pascareformasi berkembang dalam lingkungan yang ditandai oleh kemampuan elite-elite lama untuk terus menyesuaikan diri terhadap perubahan politik tanpa kehilangan pengaruh strategisnya.¹ Dalam situasi seperti itu, pertarungan politik sering tidak lagi berkisar pada perbedaan prinsipil, melainkan pada perebutan legitimasi dan kemampuan mendefinisikan siapa yang dianggap mewakili kepentingan negara.
Di titik inilah tuduhan makar memperoleh daya tariknya. Makar bukan sekadar kategori hukum. Ia adalah kategori simbolik yang segera membelah ruang publik menjadi dua wilayah: mereka yang dianggap menjaga negara dan mereka yang dianggap mengancam negara.
Namun justru di sinilah jebakan pertama muncul. Ketika publik terlalu cepat menerima definisi ancaman sebelum memahami struktur konfliknya, maka solidaritas lahir bukan dari pengetahuan, melainkan dari ketakutan.
Persoalan tersebut bukan khas Indonesia. Kajian mengenai perilaku birokrasi dan negara menunjukkan bahwa konflik politik sering kali tidak berlangsung antara pembela negara dan musuh negara. Yang lebih sering terjadi adalah persaingan antarkelompok yang sama-sama mengklaim dirinya sebagai representasi negara.²
Dari sudut pandang itu, pertanyaan yang paling menarik bukan siapa pelakunya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang paling diuntungkan ketika suatu tindakan berhasil didefinisikan sebagai ancaman terhadap negara.
Kita terlalu sering mencari dalang. Padahal dalam politik modern, dalang sering kali kurang penting dibanding penulis naskah. Mereka yang menentukan makna suatu peristiwa sering memiliki pengaruh yang lebih besar daripada mereka yang melakukan peristiwa itu sendiri.
Akibatnya, publik terjebak dalam kabut yang tidak berasal dari kurangnya informasi. Kabut itu muncul justru karena terlalu banyak kepastian lahir sebelum proses verifikasi selesai.
Ketika Negara Berubah Menjadi Arena
Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa negara adalah aktor tunggal yang mempunyai satu kehendak. Negara digambarkan seperti kapal besar dengan satu nahkoda dan satu arah pelayaran. Gambaran itu mudah dicerna, tetapi sering kali menyesatkan.
Berbagai kajian mengenai politik Indonesia memperlihatkan bahwa negara jauh lebih menyerupai arena daripada kapal. Di dalamnya beroperasi beragam jaringan elite, birokrasi, aktor keamanan, dan kepentingan politik yang tidak selalu bergerak dalam arah yang sama.³ Ketika publik melihat negara berbicara dengan banyak suara atau tampil dengan tindakan yang tampak saling bertentangan, yang sesungguhnya terlihat bukan kegagalan negara, melainkan jejak dari negosiasi kekuasaan yang berlangsung di dalamnya.
Sudut pandang ini menghasilkan konsekuensi yang tidak nyaman. Konflik yang muncul di dalam lembaga negara tidak selalu berarti ada pihak yang melawan negara. Bisa jadi yang terjadi justru pertarungan antarkelompok yang sama-sama berada di dalam negara.
Pembacaan seperti ini menjadi semakin relevan ketika melihat berbagai penelitian tentang politik Indonesia kontemporer. Kembali sebagaimana analisis Sana Jaffrey, demokrasi Indonesia berkembang dalam lingkungan yang sejak awal didominasi elite-elite yang mampu beradaptasi terhadap perubahan rezim tanpa kehilangan posisi strategis mereka.⁴
Temuan tersebut mengandung implikasi yang jarang dibahas. Jika elite mampu bertahan melampaui pergantian pemerintahan, maka konflik politik yang tampak di permukaan bisa jadi bukan pertarungan memperebutkan negara. Konflik itu mungkin merupakan persaingan untuk mengatur ulang distribusi pengaruh di dalam negara.
Di sinilah konsep oligarki menjadi penting. Jeffrey Winters menunjukkan bahwa oligarki tidak selalu bekerja melalui penguasaan formal terhadap institusi. Oligarki sering bekerja melalui kemampuan mempertahankan dan melindungi konsentrasi kekayaan serta sumber daya politik dalam jangka panjang.⁵
Akibatnya, batas antara negara, elite politik, elite ekonomi, dan elite keamanan menjadi semakin kabur. Publik membayangkan mereka sebagai kelompok yang berbeda, padahal dalam praktiknya hubungan di antara mereka sering kali tumpang tindih.
Fenomena tersebut tampak pula dalam berbagai kajian mengenai militer dan kepolisian di Indonesia. Penelitian di New Mandala menunjukkan keberlanjutan pengaruh figur-figur berlatar belakang militer dan kepolisian dalam arena politik formal.⁶ Sementara itu, penelitian lain menunjukkan semakin menonjolnya figur-figur berlatar belakang keamanan dalam struktur pemerintahan nasional.⁷
Maka pertanyaan yang lebih menarik bukan lagi apakah aparat sedang dipolitisasi. Pertanyaan yang jauh lebih mengganggu adalah apakah politik itu sendiri semakin bergantung pada logika dan jaringan keamanan.
Apabila pertanyaan kedua lebih dekat dengan kenyataan, maka sebagian besar perdebatan publik selama ini mungkin bergerak ke arah yang salah.
Gunung Es yang Tidak Ingin Kita Lihat
Masyarakat mengalami politik melalui peristiwa. Mereka mengingat skandal, penangkapan, demonstrasi, pemilu, dan konflik elite. Namun, sejarah jarang digerakkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut.
Charles Tilly mengingatkan bahwa peristiwa hanyalah manifestasi dari struktur hubungan kekuasaan yang jauh lebih panjang dan lebih dalam.⁸ Apa yang terlihat sebagai ledakan biasanya merupakan akumulasi dari proses yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Jika menggunakan perspektif gunung es, kasus penyadapan hanyalah bagian yang tampak di atas permukaan air. Di bawahnya terdapat pola konflik antarelite. Namun lebih dalam lagi terdapat struktur yang memungkinkan konflik semacam itu terus direproduksi.
Berbagai kajian mengenai politik Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak selalu lahir dari absennya konflik antarelite. Sebaliknya, stabilitas sering terjaga justru karena elite-elite yang bersaing tetap beroperasi dalam kerangka kepentingan yang sama dan memilih mengelola persaingan mereka melalui institusi yang tersedia.⁹ Dalam kerangka demikian, konflik elite tidak selalu menjadi tanda keretakan sistem. Ia bahkan dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menegosiasikan ulang distribusi pengaruh tanpa harus merombak struktur kekuasaan yang menopang seluruh sistem politik.⁹
Pandangan tersebut mengubah cara kita membaca sebuah krisis. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaannya berubah menjadi: struktur apa yang membuat konflik serupa terus muncul meskipun para aktornya berganti.
Temuan dari penelitian tentang transformasi Polri juga mengarah ke kesimpulan yang serupa. Problem mendasarnya bukan semata perilaku personal, melainkan persoalan akuntabilitas struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan sejak Reformasi.¹⁰
Pada titik ini, kasus penyadapan menjadi menarik bukan terutama karena aktor yang terlibat. Kasus tersebut menarik karena tanpa sengaja menyingkap sesuatu yang biasanya tidak terlihat. Ia memperlihatkan bagaimana publik lebih mudah membicarakan figur dibanding struktur.
Padahal figur datang dan pergi. Struktur bertahan.
Karena itu, mungkin pertanyaan paling penting bukanlah apakah seseorang melakukan penyadapan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah mengapa setiap kali konflik elite muncul, publik selalu didorong untuk memilih kubu alih-alih memahami mesin yang menghasilkan konflik tersebut.
Barangkali itulah kabut nalar yang sesungguhnya. Bukan ketidaktahuan terhadap fakta, melainkan kecenderungan untuk terus mencari penjelasan personal bagi persoalan yang sebenarnya bersifat struktural.
Dan mungkin di situlah kotak Pandora yang sesungguhnya terbuka: ketika kita mulai menyadari bahwa ancaman terbesar terhadap demokrasi tidak selalu datang dari individu yang salah, melainkan dari struktur yang membuat masyarakat terus-menerus salah memahami sumber ancamannya.
Catatan Akhir
1. Sana Jaffrey, 2023, “Indonesia’s 2024 Presidential Election Could Be the Last Battle of the Titans”, Carnegie Endowment for International Peace, 5 Oktober 2023. Diakses 7 November 2026. https://carnegieendowment.org/posts/2023/10/indonesias-2024-presidential-election-could-be-the-last-battle-of-the-titans. Lihat juga Sana Jaffrey dan Eve Warburton, 2024, “Prabowo’s Indonesia: Inheriting Democracy at Dusk”, Carnegie Endowment for International Peace, 22 Oktober 2024, Diakses 7 November 2026. Tautan: https://carnegieendowment.org/research/2024/10/prabowos-indonesia-inheriting-democracy-at-dusk. Pembaca lazimnya menangkap kedua tulisan Carnegie ini sebagai kajian tentang pemilu, elite politik, atau kemunduran kualitas demokrasi. Namun yang jauh lebih menarik justru asumsi yang tersembunyi di baliknya: bahwa perebutan kekuasaan modern sering tidak dimenangkan oleh pihak yang memiliki fakta paling kuat, melainkan oleh pihak yang lebih dahulu berhasil menentukan kerangka berpikir publik terhadap fakta tersebut. Dalam perspektif ini, konflik politik bukan sekadar perebutan institusi negara, tetapi juga perebutan hak untuk mendefinisikan siapa yang boleh disebut penjaga negara dan siapa yang harus dicurigai sebagai ancaman bagi negara.
2. Charles Tilly, 1984, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons (New York: Russell Sage Foundation, 1984). Diakses 7 November 2026. Tautan: https://archive.org/details/bigstructureslar0000till. Tilly mengingatkan bahwa fokus berlebihan kepada peristiwa membuat kita kehilangan kemampuan melihat struktur. Dalam konteks Indonesia, skandal sering menjadi tontonan yang menutupi pola yang lebih dalam. Publik disibukkan oleh gejala, bukan mekanisme yang memproduksi gejala.
3. Sana Jaffrey, loc. cit. Sebagian besar pembaca melihat negara sebagai sesuatu yang berdiri di atas kelompok-kelompok kepentingan. Namun kedua kajian Carnegie ini mengisyaratkan kemungkinan yang lebih mengganggu: negara modern sering kali justru menjadi ruang tempat berbagai jaringan kekuasaan saling bernegosiasi dari dalam. Jika pembacaan ini tepat, maka konflik elite bukan gangguan terhadap negara, melainkan salah satu mekanisme melalui mana negara dijalankan.
4. Sana Jaffrey, Ibid. Artikel ini mengajukan gagasan bahwa demokrasi Indonesia berkembang di bawah dominasi elite yang relatif stabil. Implikasinya mengejutkan: pergantian pemimpin tidak selalu berarti pergantian struktur kekuasaan. Yang berubah mungkin sekadar konfigurasi jaringan yang mengelolanya.
5. Jeffrey A. Winters, 2011, Oligarchy (Cambridge: Cambridge University Press, 2011). Diakses 7 November 2026. Tautan: https://archive.org/details/oligarchy0000wint. Winters memaksa kita melihat kekuasaan dari sudut perlindungan kekayaan, bukan sekadar perebutan jabatan. Dari sini, konflik politik dapat dibaca sebagai negosiasi distribusi pengaruh antarkelompok yang sudah memiliki sumber daya besar. Perspektif ini sering tidak nyaman karena mengurangi peran heroisme individu.
6. Adhi Priamarizki dan Muhamad Haripin, 2023, “Purnawirawan Politics in Indonesia’s 2024 Elections”, New Mandala, September 8, 2023. Diakses 7 November 2026. Tautan: https://www.newmandala.org/purnawirawan-politics-in-indonesias-2024-elections/. Yang penting bukan jumlah purnawirawan yang masuk politik. Yang lebih penting adalah normalisasi fenomena tersebut. Ketika sesuatu menjadi normal, masyarakat berhenti melihatnya sebagai gejala perubahan struktur.
7. Adhi Priamarizki dan Muhamad Haripin, 2024, “A Most Militarised Cabinet”, New Mandala, November 13, 2024. Diakses 7 November 2026. Tautan: https://www.newmandala.org/a-most-militarised-cabinet/. Tulisan ini menarik bukan karena membahas kabinet tertentu. Ia membuka pertanyaan lebih besar mengenai relasi antara bidang keamanan dan pemerintahan sipil. Pertanyaan yang belum banyak diajukan adalah bagaimana perubahan itu memengaruhi cara kekuasaan bekerja dalam jangka panjang.
8. Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, loc. cit. Tilly menggeser perhatian dari “siapa” menuju “mengapa”. Pergeseran itu penting karena sebagian besar perdebatan publik justru terjebak pada personalisasi masalah. Akibatnya, struktur yang lebih menentukan lolos dari pengawasan.
9. Sana Jaffrey, loc. cit.dan Sana Jaffrey dan Eve Warburton, loc. cit. Pembacaan umum cenderung melihat konflik elite sebagai ancaman terhadap stabilitas. Namun kedua kajian Carnegie tersebut membuka kemungkinan yang lebih mengganggu: konflik elite dapat berlangsung secara intens justru karena para pelakunya masih berbagi kepentingan untuk mempertahankan sistem yang menjadi sumber pengaruh mereka. Dalam perspektif ini, stabilitas bukanlah ketiadaan konflik, melainkan kemampuan sistem menyerap dan mengelola konflik tanpa mengubah fondasi distribusi kekuasaan yang ada.
10. Ismail Hasani, Halili, dan Ikhsan Yosarie, 2026, “Police Transformation within Constitutional Democracy Design: Evidence from Indonesia”, Jurnal Civics 23, no. 1 (2026). Diakses 7 November 2026. Tautan: https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/96514. Penelitian ini penting karena menggeser fokus dari moralitas individu menuju desain institusional. Bila problem utama berada pada struktur, maka pergantian figur hanya menghasilkan perubahan permukaan. Inilah kemungkinan yang sering tidak disukai publik karena tidak menawarkan musuh yang jelas untuk disalahkan.
***
Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Pengamat Psiko-Politik. Buku terbarunya berjudul “Psikopolitik Dalam Denyut Post-Truth: Menyibak Kabut Kebenaran” (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2026) dan buku yang ia tulis bersama Audifax berjudul “Membaca Identitas: Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023). Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.