Ada jenis konflik politik yang mudah dipahami: pemerintah melawan oposisi, pemenang menghadapi pecundang, atau penguasa berhadapan dengan mereka yang ingin menggantikannya. Yang lebih ganjil adalah ketika pertengkaran justru pecah di antara mereka yang sama-sama mengaku loyal kepada kekuasaan. Musuh tidak datang dari seberang pagar; ia ditemukan di sebelah kursi sendiri.
Itulah keganjilan yang membuat perseteruan Gerakan Cinta Prabowo (GCP) dan Projo menarik dibaca melampaui perkara Budi Arie Setiadi. Keduanya tidak sedang berdiri sebagai kekuatan oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi ucapan Budi Arie mengenai kemungkinan politik bergerak “lebih cepat dari 2029” cukup membuat sesama penghuni orbit kekuasaan saling mengawasi.¹
Barangkali di sinilah kita sedang menyaksikan sesuatu yang jarang diberi nama: konflik horisontal antar-loyalis. Konflik semacam ini bukan lahir karena salah satu pihak membenci penguasa, melainkan justru karena masing-masing mempunyai klaim berbeda mengenai bagaimana mencintai, menjaga, dan menerjemahkan kepentingan penguasa. Dalam keadaan seperti itu, loyalitas berhenti menjadi perekat dan mulai bekerja sebagai alat pembeda.
Yang menggelitik kemudian bukan frasa “lebih cepat dari 2029”, melainkan kata yang digunakan Ketua Umum GCP Kurniawan untuk menggambarkan reaksi pendukung Prabowo Subianto: “sakit hati”. GCP lantas mengadukan Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri atas dugaan makar dan penghasutan, dengan menyertakan video dan bukti elektronik.²
Politik rupanya sesekali bekerja seperti percintaan: yang paling mengkhawatirkan bukan kebencian, melainkan perasaan kehilangan seseorang yang telanjur diyakini sebagai “milik kita”. Karena itu, “sakit hati” lebih menarik daripada seluruh kosakata yuridis yang kemudian mengitarinya. Ia membocorkan sesuatu yang tidak tercantum dalam laporan polisi, yakni perasaan kepemilikan terhadap kekuasaan.
Eksperimen Emma A. Renström, Hanna Bäck, dan Royce Carroll dalam Threats, Emotions, and Affective Polarization (2023) terhadap 505 responden di Swedia dan 776 di Jerman menemukan sesuatu yang nakal: ancaman terhadap kelompok memang membangkitkan kecemasan, takut, dan marah, tetapi kemarahanlah yang berkaitan dengan meningkatnya polarisasi afektif.³ Itu membuat ungkapan “sakit hati pendukung Prabowo” layak dibaca bukan sekadar sebagai bunga bahasa, melainkan pintu masuk menuju anatomi konflik.
Pernyataan Budi Arie Setiadi akhirnya mengalami metamorfosis psikologis. Sebuah spekulasi tentang masa depan politik tidak lagi diproses semata sebagai argumen yang benar atau keliru, tetapi sebagai sinyal apakah kelompok kita sedang terancam. Begitu sebuah informasi berpindah dari wilayah kognitif menuju identitas, orang tidak lagi hanya bertanya “benarkah itu?”, tetapi diam-diam mulai bertanya,“dia sebenarnya berdiri bersama siapa?”.
Di sinilah posisi Joko Widodo dalam forum tersebut menjadi penting, bahkan ketika ia tidak mengatakan apa yang kemudian dilekatkan pada Budi Arie Setiadi. Projo menjelaskan bahwa video yang beredar bukan rekaman utuh, forum itu merupakan silaturahmi Joko Widodo dengan relawan, sedangkan pembicaraan mencakup berbagai kemungkinan politik; menurut Sekjen Projo Freddy Alex Damanik, Jokowi justru meminta relawan tenang karena memandang situasi nasional masih baik.⁴
Itulah ironi komunikasi politik: kadang orang yang duduk di sebelah pembicara lebih nyaring daripada kata-kata pembicara. Kehadiran mantan presiden menjadi semacam tanda baca psikologis yang membuat ucapan Budi Arie mudah dimaknai melampaui teksnya. Klarifikasi bahwa itu merupakan analisis pribadi datang belakangan, ketika asosiasi Budi Arie-Jokowi-percepatan politik telanjur memperoleh kehidupannya sendiri.
Siapa Pemilik Sah Kemenangan?
Mungkin karena itu kita keliru kalau membaca polemik ini semata sebagai perseteruan antara relawan Prabowo Subianto dan relawan Joko Widodo. Pertanyaan yang lebih mengganggu adalah: siapa merasa paling berhak secara psikologis atas kemenangan pemerintahan sekarang? Mereka pernah berada dalam perahu elektoral yang sama, tetapi naik perahu yang sama rupanya tidak otomatis membuat semua penumpangnya bersepakat tentang siapa yang paling pantas duduk dekat nakhoda.
Di sinilah lahir paradoks pascakoalisi. Ketika lawan bersama kehilangan fungsinya setelah kemenangan, pandangan perlahan dapat beralih kepada kawan sendiri karena hierarki baru harus disusun: siapa lingkaran inti, siapa sekutu, siapa penumpang, dan siapa yang dicurigai masih membawa gravitasi patron lama. Konflik tidak lagi memperebutkan suara pemilih, tetapi peringkat kedekatan terhadap kekuasaan.
Pada Projo, persoalannya bahkan lebih eksistensial. Organisasi yang identitas historisnya bertumpu pada figur presiden menghadapi pertanyaan ganjil setelah patronnya tidak lagi menjadi presiden: apa arti “Pro-Jokowi” ketika Jokowi telah meninggalkan Istana? Ironisnya, semakin keras Projo harus menjelaskan bahwa pandangan Budi Arie Setiadi bukan sikap Jokowi, semakin percakapan publik justru kembali menempatkan Jokowi di tengah panggung.
Di kubu seberang berlangsung kegelisahan terbalik. Ketika Prabowo Subianto sudah menjadi pusat kekuasaan formal, mengapa jaringan politik pendahulunya masih terlihat memiliki suara, akses, dan gravitasi simbolik? Pertanyaan itu boleh jadi tidak pernah diucapkan, tetapi konflik identitas memang sering memperoleh energi terbesar dari pertanyaan yang terlalu kurang ajar untuk diutarakan terang-terangan.
Dengan demikian, perkara Budi Arie Setiadi bisa dibaca sebagai status anxiety setelah suksesi kekuasaan. Yang dipertaruhkan bukan kursi presiden karena kursi tersebut jelas ditempati Prabowo Subianto, melainkan siapa memperoleh hak sosial untuk dianggap paling dekat dengannya, paling setia menjaganya, bahkan paling cepat tersinggung atas namanya. Loyalitas diam-diam berubah dari hubungan politik menjadi mata uang status.
Ironisnya, ilmu politik menemukan bahwa elite justru dapat membuat permusuhan pendukung menyusut apabila mereka mengirimkan sinyal kerja sama. Markus Wagner dan Eelco Harteveld, dalam Elite Cooperation and Affective Polarization: Evidence From German Coalitions (2025), menggabungkan 20 tahun data bulanan pemilih di Jerman dan menemukan bahwa pembentukan koalisi dapat mengurangi jarak afektif, terutama ketika pihak-pihak yang bekerja sama sebelumnya berjauhan secara ideologis.⁵
Temuan itu melahirkan pertanyaan yang sedikit kurang ajar jika dibawa ke Indonesia: bagaimana jika hubungan Prabowo Subianto dan Joko Widodo sesungguhnya tidak sepanas hubungan sebagian pengikut yang merasa sedang membela keduanya? Konflik di tingkat periferi dapat menjadi lebih bising daripada perselisihan para patron. Para pengikut bahkan berpotensi mengobarkan perang atas nama dua jenderal yang mungkin tidak sedang berperang.
Pada titik ini, laporan polisi memperoleh fungsi psikologis kedua. Ia bukan semata instrumen mencari kepastian hukum, melainkan dapat menjadi cara mendemonstrasikan: “kami sungguh-sungguh menjaga Prabowo”. Pada 24 September 2026, GCP kembali mendatangi Bareskrim Polri; pengaduan tersebut tercatat sebagai Dumas, dan menurut GCP sedikitnya lima saksi telah diperiksa serta dua ahli akan diajukan.⁶
Namun fakta itu justru membutuhkan rem: pengaduan bukan putusan, pemeriksaan saksi bukan pembuktian kesalahan. Aduan GCP terhadap Budi Arie masih diterima sebagai pengaduan masyarakat (Dumas), sementara ada-tidaknya tindak pidana tetap memerlukan pengujian atas fakta, alat bukti, konteks peristiwa, dan unsur pidananya.⁷ Di sinilah hukum harus cukup dingin ketika politik sedang demam.
Ketika Penjaga Menjaga dari Sesama Penjaga
Ada kemungkinan lebih mengusik: yang sedang kita saksikan bukan polarisasi antara pemerintah dan oposisi, melainkan “polarisasi intrakoalisi”. Ia lebih sulit dikenali karena semua pihak dapat merasa berada di rumah politik yang sama. Musuh tidak lagi menunggu di halaman depan; tiba-tiba ia ditemukan sedang duduk di ruang tamu.
Mekanismenya halus. Ketika loyalitas menjadi sumber legitimasi kelompok, muncul insentif untuk menunjukkan bahwa kelompok sendiri sedikit lebih loyal daripada tetangganya; akibatnya toleransi terhadap ambiguitas mengecil. Prediksi mudah berubah menjadi provokasi, kritik terdengar seperti pembangkangan, sedangkan ketidaksetujuan perlahan memperoleh aroma pengkhianatan.
Di situlah motivated reasoning politik menemukan lahan subur. Kita merasa sedang menimbang fakta, padahal identitas kelompok mungkin telah lebih dahulu menentukan fakta mana yang terasa masuk akal. Karena itu, dua orang dapat menonton video yang sama dan yang satu menemukan “analisis politik”, sedangkan yang lain menemukan “ancaman terhadap presiden”, tanpa salah satu merasa sedang meninggalkan akal sehat.
Respons Projo memperlihatkan pertarungan tersebut berlangsung justru di wilayah interpretasi. Pihak hukumnya menyatakan tuduhan tidak semestinya dibangun dari potongan video atau penafsiran politik dan menekankan bahwa laporan belum membuktikan tindak pidana.⁸ Dengan demikian, pertengkarannya bukan lagi hanya mengenai apa yang dikatakan Budi Arie Setiadi, tetapi siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukan arti perkataannya.
Ini membuat tuduhan, klarifikasi, kemarahan, dan permintaan maaf mempunyai fungsi hampir teatrikal. Masing-masing bukan semata menyampaikan informasi, melainkan mempertontonkan identitas di hadapan khalayak politik. Dalam panggung semacam itu, siapa yang paling cepat tersinggung dapat terlihat sebagai siapa yang paling setia.
Justru di sinilah Prabowo Subianto menghadapi paradoks kekuasaan. Semakin banyak kelompok berlomba membuktikan cinta kepadanya dengan saling mencurigai, semakin seorang presiden berkepentingan menjaga jarak dari industri loyalitas tersebut. Ancaman psikologis bagi seorang pemimpin mungkin akhirnya bukan hanya datang dari musuh, tetapi juga dari para pendukung yang menjadikan namanya alasan untuk mempersempit toleransi politik.
Riset Markus Wagner dan Eelco Harteveld menawarkan inversi yang menggoda: elite dapat menurunkan jarak afektif dengan mengirimkan sinyal kerja sama, bukan dengan berlomba mempertontonkan siapa yang paling murni.⁹ Dalam politik koalisi, gestur paling kuat karena itu mungkin bukan memukul meja demi membuktikan kesetiaan, melainkan membuat para pengikut kehilangan alasan untuk saling membenci.
Maka perkara Budi Arie Setiadi barangkali kelak bahkan tidak dikenang karena kata “2029”. Yang jauh lebih menarik ialah apa yang secara tidak sengaja dibongkarnya: selepas kekuasaan berganti tangan, rupanya terdapat kepemilikan emosional atas kekuasaan yang tidak turut diserahterimakan pada hari pelantikan. Mantan patron masih memiliki gravitasi, patron baru menguasai pusat orbit, sementara para loyalis sibuk mengukur siapa yang lingkarannya paling dekat.
Di situlah “konflik horisontal antar-loyalis” menemukan ironi pamungkasnya. Kita terbiasa mencemaskan kekuasaan ketika ia dikepung terlalu banyak musuh; mungkin sudah waktunya mencemaskan kekuasaan yang dikelilingi terlalu banyak orang yang berlomba menjadi kekasih paling setia. Sebab ketika loyalitas telah menjadi kompetisi, seorang pemimpin bahkan tak memerlukan oposisi untuk menyaksikan pertengkaran atas namanya. Sesama loyalis sudah cukup.
Catatan Akhir
1. Kompas TV, 2026, “Projo Klarifikasi Pernyataan Budi Arie soal Percepatan Pemilu, Gerindra: 2029 Masih Jauh”, 25 Agustus 2026. Diakses 25 September 2026. Tautan: https://www.kompas.tv/nasional/687352/projo-klarifikasi-pernyataan-budi-arie-soal-percepatan-pemilu-gerindra-2029-masih-jauh. Yang menarik bukan semata prediksi “sebelum 2029”, melainkan kecepatan sebuah probabilitas berubah menjadi intensi dalam percakapan politik. Politik yang miskin toleransi terhadap ketidakpastian cenderung memperlakukan ramalan sebagai rencana. Di situlah spekulasi memperoleh daya ledaknya.
2. Tempo, 2026, “Relawan Gerakan Cinta Prabowo Adukan Budi Arie ke Bareskrim”, 3 September 2026. Diakses 25 September 2026. Tautan: https://www.tempo.co/hukum/budi-arie-setiadi-diadukan-ke-bareskrim-2285280. Istilah “sakit hati” sebenarnya menawarkan data psikopolitik yang lebih kaya daripada tuduhan pidananya. Ia memperlihatkan bagaimana figur pemimpin telah menjadi bagian dari harga diri kelompok. Serangan yang dibayangkan terhadap pemimpin karenanya dapat dirasakan seperti serangan personal terhadap pengikutnya sendiri.
3. Emma A. Renström, Hanna Bäck, and Royce Carroll, 2023, “Threats, Emotions, and Affective Polarization”, Political Psychology 44, no. 6 (2023): 1337–66. Diakses 25 September 2026. Tautan: https://researchportal.hkr.se/ws/files/63008751/Political_Psychology_2023_Renstr_m_Threats_Emotions_and_Affective_Polarization.pdf. Yang mencengangkan dari eksperimen ini bukan bahwa ancaman melahirkan emosi negatif, melainkan bahwa takut dan cemas ternyata tidak bekerja seperti marah: peningkatan polarisasi afektif muncul ketika persepsi ancaman menghasilkan kemarahan. Penelitian yang melibatkan 505 responden di Swedia dan 776 di Jerman itu membuat ungkapan “sakit hati pendukung Prabowo” dalam kasus Budi Arie memperoleh arti psikopolitik yang lebih serius daripada sekadar bahasa emosional. Barangkali ancaman politik baru benar-benar menjadi bahan bakar konflik ketika rasa terancam berhasil diterjemahkan menjadi kemarahan kolektif.
4. Suara.com, 2026, “Projo Klarifikasi Video Viral Budi Arie soal Percepatan Sebelum 2029”, 25 Agustus 2026. Diakses 25 September 2026. Tautan: https://www.suara.com/news/2026/08/25/113017/projo-klarifikasi-video-viral-budi-arie-soal-percepatan-sebelum-2029. Klarifikasi Projo menyimpan paradoks: untuk memisahkan Budi Arie dari Jokowi, Projo justru harus berulang kali menjelaskan kehadiran Jokowi. Secara psikologi komunikasi, bantahan dapat mempertahankan asosiasi yang hendak dihapus karena dua nama terus hadir dalam bingkai yang sama. Bantahan terkadang merupakan iklan gratis bagi asosiasi.
5. Markus Wagner and Eelco Harteveld, 2025, “Elite Cooperation and Affective Polarization: Evidence From German Coalitions”, Political Studies 73, no. 4 (2025): 1547–68. Diakses 25 September 2026. Tautan: https://dare.uva.nl/id/fe51e763-c8c2-4ebc-a3ec-3ccdfa7d3319. Dua puluh tahun data bulanan menghasilkan paradoks penting: elite yang mau terlihat bekerja sama dapat mendekatkan emosi pendukung yang semula berjauhan. Jadi para pengikut tidak selalu menyebabkan polarisasi dari bawah; mereka juga mempelajari siapa yang patut dibenci dari sinyal di atas. Perdamaian elite, dengan demikian, bisa sama “menularnya” dengan permusuhan elite.
6. Telusur.co.id, 2026, Firardi, “Datangi Kembali Bareskrim Polri, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo H Kurniawan Optimis Polri Proses Budi Arie”, 4 September 2026. Diakses 25 September 2026. Tautan: https://telusur.co.id/hukum/datangi-kembali-bareskrim-polri-ketua-umum-gerakan-cinta-prabowo-h-kurniawan-optimis-polri-proses-budi-arie. Fakta bahwa pengaduan tetap dikawal sampai tiga minggu kemudian menunjukkan bahwa kontroversi telah melewati umur normal sebuah kegaduhan media sosial. Secara politik, keberlanjutan itu membuat proses hukum sekaligus menjadi panggung persistensi identitas kelompok. Yang dipertontonkan bukan hanya tuntutan memperoleh jawaban, melainkan kemampuan untuk tidak membiarkan isu mati.
7. Okezone, 2026, Puteranegara Batubara, “Relawan Prabowo Adukan Budi Arie ke Bareskrim, Laporan Masih Berstatus Dumas”, 2 September 2026. Diakses 25 September 2026. Tautan: https://news.okezone.com/read/2026/09/02/337/3239786/relawan-prabowo-adukan-budi-arie-ke-bareskrim-laporan-masih-berstatus-dumas. Status pengaduan masyarakat (Dumas) merupakan detail kecil yang justru penting secara psikopolitik: jarak antara seseorang diadukan dan seseorang terbukti bersalah amat lebar, tetapi dalam arena politik jarak itu mudah dilipat oleh repetisi pemberitaan. Ketika sebuah tuduhan terus beredar bersama kosakata seberat “makar”, status administratif sebuah pengaduan dapat kalah nyaring dibandingkan stigma yang telanjur bekerja dalam ingatan publik. Ironinya, penghukuman psikologis dapat berjalan jauh lebih cepat daripada hukum yang sedang mencari tahu apakah memang ada sesuatu yang layak dihukum.
8. detikNews, 2026, Dwi Rahmawati, “Respons Projo Usai Budi Arie Diadukan ke Bareskrim Terkait ‘Lebih Cepat 2029’”, 2 September 2026. Diakses 25 September 2026. Tautan: https://news.detik.com/berita/d-8645744/respons-projo-usai-budi-arie-diadukan-ke-bareskrim-terkait-lebih-cepat-2029. Projo menggeser arena pertarungan dari isi ucapan menuju legitimasi penafsiran atas ucapan. Itu penting karena dalam konflik identitas, kekuasaan tidak hanya berarti kemampuan berbicara, tetapi kemampuan membuat publik menerima arti tertentu dari pembicaraan tersebut. Pertarungan politik akhirnya menjadi pertarungan atas kamus.
9. Wagner and Harteveld, 2025, “Elite Cooperation and Affective Polarization”, 1547–68. Diakses 25 September 2026. Tautan: https://dare.uva.nl/id/fe51e763-c8c2-4ebc-a3ec-3ccdfa7d3319. Bila temuan ini dipakai hanya sebagai analogi mekanisme, bukan digeneralisasi mentah-mentah ke Indonesia, implikasinya cukup subversif. Problem relawan mungkin tidak selalu membutuhkan “penertiban relawan”; yang lebih menentukan justru sinyal hubungan yang dikirim para elite yang mereka bela. Kadang-kadang cara terbaik menghentikan perang para pengikut adalah membuat patron mereka terlihat tidak membutuhkan perang itu.
***
Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Pengamat Psiko-Politik. Buku terbarunya berjudul “Psikopolitik Dalam Denyut Post-Truth: Menyibak Kabut Kebenaran” (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2026) dan buku yang ia tulis bersama Audifax berjudul “Membaca Identitas: Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023). Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.