Ada ironi yang jarang dibicarakan dalam demokrasi kontemporer Indonesia. Kita sering mengeluh mutu pejabat publik rendah, tetapi ketika seorang pejabat benar-benar berbicara seperti ahli, justru publik merasa tidak nyaman. Sebaliknya, ketika seorang pejabat berbicara seperti pembawa acara talk show, publik merasa terwakili meski belum tentu memperoleh penjelasan yang lebih baik.
Lihatlah pola yang berulang. Budi Gunadi Sadikin, mantan bankir yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan, beberapa kali menuai kritik karena pernyataan publik yang dianggap kurang sensitif, mulai dari komentar mengenai hubungan pendapatan dan kecerdasan hingga analogi mengenai obesitas dan ukuran celana. Bahkan sejumlah anggota DPR secara terbuka meminta perbaikan komunikasi publiknya.¹ Fenomena serupa pernah dialami Sri Mulyani Indrawati, ekonom dengan reputasi internasional yang justru berkali-kali tersandung pada cara menjelaskan isu pajak, guru, dan fiskal kepada publik.²
Yang menarik, kritik terhadap mereka hampir tidak pernah berpusat pada kompetensi teknis. Kritik lebih banyak diarahkan pada cara berbicara. Seolah-olah kebijakan yang kompleks tidak lagi diukur oleh kualitas desainnya, melainkan oleh seberapa nyaman ia terdengar saat diputar ulang di TikTok.
Di sinilah paradoks pertama muncul. Masyarakat modern mengaku mengagungkan sains, tetapi dalam praktik politik mereka lebih menghargai narasi ketimbang kalkulasi. Mereka meminta dokter berbicara seperti motivator, ekonom berbicara seperti influencer, dan birokrat berbicara seperti komedian yang tahu kapan harus melempar punchline.
Padahal bahasa teknokrat sesungguhnya lahir dari naluri yang berbeda. Dunia akademik dan birokrasi menghargai kehati-hatian. Seorang ekonom yang baik selalu menyisipkan kata “bergantung”, “kemungkinan”, atau “berdasarkan data saat ini”. Sedangkan politik menghargai kepastian, bahkan ketika kepastian itu tidak tersedia.
Penelitian psikologi menunjukkan bahwa manusia lebih mudah menerima informasi yang memberikan rasa yakin daripada informasi yang akurat tetapi penuh nuansa. Dalam situasi ketidakpastian, otak cenderung memilih cerita yang sederhana dibanding analisis yang benar tetapi rumit.³ Karena itulah politisi sering tampak lebih komunikatif dibanding teknokrat, bukan karena mereka lebih memahami persoalan, melainkan karena mereka lebih memahami kebutuhan psikologis audiens.
Mungkin selama ini kita salah mengira kelemahan teknokrat. Masalah sebenarnya bukan mereka gagal berkomunikasi. Bisa jadi mereka justru berbicara terlalu dekat dengan realitas. Dan realitas, seperti kita tahu, sering kali kurang menarik dibanding narasi.
Mengapa Kader Partai Terlihat Lebih Cerdas daripada Ahli?
Ada sebuah pertanyaan yang terdengar nakal: mengapa seseorang yang menghabiskan hidup mempelajari ekonomi kadang tampak kalah meyakinkan dibanding kader partai yang menghabiskan hidup menghadiri rapat organisasi?
Jawabannya mungkin bukan karena yang kedua lebih pintar. Jawabannya karena keduanya dilatih oleh ekosistem yang berbeda.
Universitas melatih seseorang memenangkan argumen melalui bukti. Partai politik dan organisasi massa melatih seseorang memenangkan argumen melalui manusia. Perbedaan ini tampak kecil, tetapi dampaknya luar biasa.
Seorang teknokrat terbiasa berhadapan dengan angka. Seorang kader politik terbiasa berhadapan dengan emosi. Selama bertahun-tahun mereka menjalani kaderisasi yang hampir menyerupai laboratorium psikologi sosial: memimpin rapat, menghadapi oposisi, membangun koalisi, menenangkan massa, dan membaca suasana ruangan hanya dari ekspresi wajah peserta.
Akibatnya muncul kemampuan yang jarang diajarkan dalam sekolah kebijakan publik, yaitu membaca perasaan kolektif. Kemampuan ini lebih dekat dengan intuisi sosial daripada kecerdasan analitis.
Yang lebih menarik lagi, demokrasi ternyata tidak selalu memilih pemecah masalah terbaik. Demokrasi sering memilih pengelola kecemasan terbaik. Ketika masyarakat gelisah, mereka mencari figur yang mampu meredakan kegelisahan terlebih dahulu. Solusi teknis baru dicari setelah rasa aman emosional tercipta.
Dalam kerangka itu, keberhasilan komunikasi politik bukan sekadar soal retorika. Ia merupakan bentuk manajemen psikologis terhadap ketidakpastian publik. Maka tidak mengherankan apabila kader partai sering tampak lebih unggul daripada teknokrat dalam arena komunikasi.
Namun di sinilah muncul fakta yang jarang disadari. Ukuran tata kelola modern yang dikembangkan World Bank melalui publikasi Worldwide Governance Indicators justru menempatkan “Voice and Accountability” berdampingan dengan “Government Effectiveness”.⁴ Dengan kata lain, kemampuan menghadirkan suara publik dan kemampuan menjalankan pemerintahan diperlakukan sebagai dua variabel yang berbeda.
Temuan itu mengandung pesan yang mengganggu. Negara yang sangat efektif belum tentu komunikatif. Sebaliknya negara yang sangat komunikatif belum tentu efektif.
Selama ini kita diam-diam mengasumsikan kedua hal tersebut berjalan beriringan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Komunikasi yang bagus bisa menjadi hasil dari pemerintahan yang bagus. Tetapi komunikasi yang bagus juga bisa menjadi kosmetik bagi pemerintahan yang buruk.
Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan mengapa teknokrat kalah berbicara. Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat begitu sering menganggap kemampuan berbicara sebagai bukti kemampuan memerintah.
Ketika Negara Berubah Menjadi Panggung
Di titik ini, diskusi biasanya bergerak ke arah normatif: idealnya teknokrat harus belajar komunikasi, sementara politisi harus belajar substansi. Nasihat itu benar, tetapi terlalu mudah.
Yang lebih menarik adalah kemungkinan bahwa obsesi terhadap komunikasi publik justru menciptakan masalah baru yang lebih berbahaya.
Psikolog Irving Janis memperkenalkan konsep groupthink untuk menjelaskan bagaimana kelompok pengambil keputusan dapat menjadi korban kesepakatan yang terlalu sempurna. Ketika menjaga kesatuan kelompok dianggap lebih penting daripada menguji kebenaran, kualitas keputusan mulai menurun.⁵
Kini bayangkan konsep itu tidak terjadi hanya di ruang rapat kabinet. Bayangkan ia terjadi dalam seluruh sistem politik.
Pejabat mulai belajar bahwa pernyataan yang paling aman adalah pernyataan yang paling populer. Birokrat mulai memahami bahwa risiko terbesar bukan membuat kebijakan buruk, melainkan membuat kebijakan yang tidak populer. Sedikit demi sedikit, pencarian kebenaran berubah menjadi pencarian penerimaan.
Fenomena tersebut memiliki saudara dekat dalam eksperimen terkenal Solomon Asch. Dalam percobaan itu, sekitar tiga perempat peserta pernah mengikuti jawaban kelompok meskipun mereka tahu jawaban tersebut salah.⁶ Hanya karena semua orang lain menyatakan hal yang sama.
Membaca hasil eksperimen itu di era media sosial terasa menyeramkan. Yang berubah hanya bentuk ruangannya. Dahulu seseorang duduk bersama tujuh orang lain. Kini ia duduk bersama jutaan akun.
Dalam lingkungan seperti itu, pejabat publik dapat terdorong untuk tidak lagi bertanya “apa yang benar?” melainkan “apa yang akan diterima?”. Pertanyaan kedua jauh lebih nyaman, tetapi jauh lebih berbahaya.
Mungkin inilah sudut pandang yang paling tidak terduga. Persoalan terbesar komunikasi politik bukan kegagalan berbicara. Persoalan terbesar justru keberhasilannya.
Ketika komunikasi menjadi terlalu penting, negara berisiko bertransformasi dari mesin pemecahan masalah menjadi mesin pengelolaan persepsi. Kebijakan yang baik belum tentu menang. Yang menang adalah kebijakan yang dapat dipentaskan dengan baik.
Karena itu, kita perlu berhati-hati terhadap godaan untuk terus menilai pejabat seperti menilai presenter televisi. Mikrofon memang penting. Tetapi mikrofon tidak pernah menyembuhkan pasien, menyeimbangkan APBN, atau merancang reformasi pendidikan.
Pada akhirnya, demokrasi mungkin menghadapi pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar siapa komunikator terbaik. Pertanyaannya adalah apakah kita masih ingin dipimpin oleh orang yang mengetahui jawabannya, atau kita lebih nyaman dipimpin oleh orang yang membuat jawaban terdengar menyenangkan.
Sejarah politik modern menunjukkan bahwa kedua kategori itu tidak selalu orang yang sama.
Catatan Akhir
1. Lihat Kompas.com, “Disorot DPR, Berikut Pernyataan Kontroversial Menkes Budi Gunadi”, 28 Mei 2025. Yang menarik bukan kontroversinya, melainkan kenyataan bahwa kritik publik lebih banyak diarahkan pada bentuk pernyataan daripada isi reformasi kesehatan. Dalam politik modern, bahasa sering diadili lebih cepat daripada kebijakan. Bisa jadi demokrasi semakin sensitif terhadap simbol karena substansi terlalu rumit untuk diperdebatkan setiap hari.
2. Lihat PinterPolitik, “Benarkah Sri Mulyani Meng-capek?”, 15 Agustus 2025. Diakses 16 September 2026. Tautan: https://www.pinterpolitik.com/in-depth/benarkah-sri-mulyani-meng-capek/. Kritik terhadap Sri Mulyani menunjukkan sesuatu yang paradoksal. Reputasi teknokratis global ternyata tidak otomatis dapat diterjemahkan menjadi kedekatan emosional domestik. Kredibilitas dan popularitas bergerak dengan logika yang berbeda.
3. Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011). Buku ini sering dibaca sebagai kritik terhadap bias individu. Padahal implikasi politiknya lebih radikal: pemilih yang rasional mungkin merupakan pengecualian, bukan aturan. Jika benar demikian, demokrasi selalu bekerja dalam kondisi psikologis yang tidak sepenuhnya rasional.
4. World Bank, Worldwide Governance Indicators: 2025 Revision (Washington, DC: World Bank, 2025). Diakses 16 September 2026. Tautan: https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators. Menarik bahwa Bank Dunia memisahkan efektivitas pemerintahan dari partisipasi dan akuntabilitas. Pemisahan ini secara diam-diam membantah asumsi populer bahwa pemerintahan yang disukai publik pasti pemerintahan yang efektif. Kedua hal tersebut dapat berjalan bersama, tetapi tidak identik.
5. Irving L. Janis, Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes (Boston: Houghton Mifflin, 1972). Diakses 16 September 2026. Tautan: https://archive.org/details/janis_groupthink. Groupthink biasanya dibahas sebagai patologi kelompok elite. Namun, era digital memungkinkan masyarakat luas ikut terjebak dalam mekanisme yang sama. Dengan kata lain, massa kini dapat mengalami penyakit psikologis yang dahulu hanya ditemukan di ruang kabinet.
6. Solomon E. Asch, “Effects of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgments,” dalam Groups, Leadership and Men, ed. Harold Guetzkow (Pittsburgh: Carnegie Press, 1951). Diakses 16 September 2026. Tautan: ringkasan riset tersedia pada https://www.simplypsychology.org/asch-conformity.html. Pelajaran paling mengejutkan dari eksperimen Asch bukan bahwa manusia suka ikut-ikutan. Yang lebih mengejutkan, kehadiran satu orang pembangkang saja dapat meruntuhkan tekanan mayoritas secara drastis. Dalam politik, keberanian minoritas mungkin jauh lebih menentukan daripada jumlah mayoritas itu sendiri.
***
Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Pengamat Psiko-Politik. Buku terbarunya berjudul “Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio- Digital” (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2025) dan buku yang ia tulis bersama Audifax berjudul “Membaca Identitas: Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023). Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.