Elektabilitas dan Ambang Pemilihan Presiden

Elektabilitas merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika membangun koalisi antarpartai dan memutuskan apakah akan mengakreditasi seorang kandidat. Kemampuan seorang kandidat untuk memenangkan mayoritas pemilih adalah indikator penting dari demokrasi yang sehat. Sayangnya, keputusan untuk membentuk koalisi atau mengusung seorang kandidat terkesan mengabaikan baik elektabilitas, maupun ambang batas pemilihan presiden.

Menurut hasil jajak pendapat berkala Litbang Kompas, antara Januari hingga Agustus 2023, peluang AHY untuk memenangkan pemilu secara konsisten melampaui Muhaimin: Pada Januari 2023, AHY mendapatkan 3,7% suara sebagai cawapres, sedangkan Muhaimin hanya mendapatkan 0,2% suara sebagai cawapres. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa probabilitas terpilihnya pasangan Anies-AHY adalah 22,9 dan Anies-Muhaimin 19,4; padahal Nasdem telah memutuskan menyandingkan Anies- Muhaimin dan bukan Anies-AHY.

Partai-partai yang memiliki peluang menang lebih dari 5% adalah PDI Perjuangan (24,4%), Partai Gerindra (18,9%), Partai Kebangkitan Bangsa (7,6%), Partai Golkar (7,2%), Partai Demokrat (7,0%), Partai Keadilan Sejahtera (6,3%), dan Partai Nasdem (5,9%). Berdasarkan data tersebut, koalisi Nasdem, PKS, dan PD sebesar 19,8 persen, sedangkan koalisi Nasdem, PKS, dan PKB sebesar 19,2 persen. Dengan kata lain, beralihnya Anies dari AHY (PD) ke Muhaimin (PKB) sebenarnya hanya menyumbang 0,6 persen, jika ambang batas pemilihan presiden dijadikan pertimbangan utama.

Struktur di atas menunjukkan bahwa penurunan elektabilitas dari 19,8 persen menjadi  19,2 persen menggarisbawahi peralihan pasangan Anies dari AHY (PD) ke Muhaimin (PKB), dan bahwa probabilitas kumulatif untuk memasangkan Anies dengan Muhaimin malahan mengurangi 0,6 persen ambang pemilihan presiden, yang menunjukkan tentang sejauh mana keputusan Nasdem memasangkan Anies dengan Muhaimin dapat dijelaskan.

Ambang Batas Pemilihan Presiden

Penentuan ambang batas pemilihan presiden sebagai landasan probabilitas kemenangan bisa menimbulkan beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan terkait keputusan koalisi dan dukungan kandidat.

Pertama, terbentuknya koalisi dengan partai yang kecil kemungkinannya untuk menang. Jika partai-partai berfokus untuk sekadar mencapai ambang batas untuk mendukung seorang kandidat, mereka bisa saja membentuk aliansi dengan partai yang lebih kecil kemungkinannya untuk menang. Ini bisa berarti koalisi tersebut tidak kuat atau tidak mendapat dukungan publik. Hal ini dapat mempengaruhi peluang seorang kandidat untuk terpilih dalam pemilihan umum dan mengurangi peluang mereka untuk menang.

Kedua, pengabaian preferensi publik. Penentuan koalisi sekadar berdasarkan ambang batas pemilihan presiden dapat mengabaikan preferensi publik. Partai-partai bisa saja membentuk koalisi dengan kandidat yang tidak populer di mata publik karena memenuhi persyaratan ambang batas. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan skeptisisme publik terhadap partai dan kandidat mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Ketiga, kerugian di partai-partai besar dan populer. Prioritas lebih ke ambang batas pemilihan presiden bisa jadi merugikan bagi partai besar atau populer untuk membentuk koalisi dengan partai yang lebih kecil hanya untuk mengatasi ambang batas. Partai-partai besar bisa kehilangan peluang untuk memenangkan pemilihan sendiri atau berkoalisi dengan sebuah partai yang lebih mendukung pandangan-pandangan mereka. Hal ini juga dapat mengurangi legitimasi dan dukungan publik terhadap partai politik secara umum.

Keempat, pembatasan keragaman ideologi dan wacana politik. Preferensi ambang batas dalam pemilihan presiden juga dapat membatasi keragaman ideologi dan wacana politik. Partai-partai cenderung membentuk koalisi dengan partai-partai yang memiliki pandangan yang sama atau sesuai dengan ambang batas, dan partai-partai yang memiliki pandangan berbeda bisa jadi akan ditinggalkan. Hal ini dapat mengurangi keragaman pendapat dan perdebatan di arena politik, yang seharusnya mewakili berbagai pandangan masyarakat yang kian demokratis.

Lebih memprioritaskan ambang batas pemilihan presiden di atas elektabilitas dapat berdampak negatif terhadap hasil pemilu dan kredibilitas; apalagi jika kedua faktor ini diabaikan sebagai pertimbangan. Betapa pun, penting bagi partai-partai untuk mempertimbangkan faktor elektabilitas yang lebih luas ketika memutuskan koalisi dan dukungan kandidat.

Elektabilitas

Terkait koalisi antara partai-partai dan dukungan untuk kandidat, diasumsikan bahwa ambang batas pemilihan presiden dan elektabilitas sama-sama memiliki bobot yang signifikan, tetapi semestinya elektabilitas harus lebih dipertimbangkan dalam konteks ini. Mengapa?

Pertama, elektabilitas adalah penentu penting keberhasilan atau kegagalan pemilu seorang kandidat. Pemenang pemilihan umum adalah mereka yang berhasil mendapatkan mayoritas suara yang diberikan oleh para pemilih. Oleh karena itu, merupakan langkah yang logis untuk mempertimbangkan kualitas elektoral ketika memilih kandidat. Partai-partai yang merencanakan koalisi harus menilai keseluruhan elektabilitas kandidat mereka untuk memastikan kemenangan.

Kedua, elektabilitas juga mencerminkan sejauh mana para kandidat didukung oleh publik. Partai-partai yang memiliki pandangan dan kepentingan yang sama dengan kandidat harus mempertimbangkan dukungan publik, yang dapat memberikan legitimasi kepada kandidat dan pemerintahan koalisi. Dalam konteks demokrasi, partai politik harus mewakili dan menghormati kehendak dan preferensi rakyat.

Ketiga, ambang batas pemilu presiden memiliki batasan dan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang pemilu dan mungkin tidak cukup mencerminkan kehendak rakyat. Ambang batas pemilihan presiden digunakan untuk menentukan apakah seorang kandidat dapat secara resmi mencalonkan diri, tetapi jumlah suara yang dibutuhkan untuk mengatasi ambang batas tidak selalu merupakan parameter yang akurat atau valid untuk mengukur popularitas atau elektabilitas kandidat. Dengan demikian, elektabilitas merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika membangun koalisi antarpartai dan memutuskan untuk mengakreditasi seorang kandidat.

Partai-partai politik harus memprioritaskan kepentingan publik dan memastikan bahwa kandidat mereka memiliki daya tarik yang kuat bagi para pemilih. Mengabaikan baik ambang batas pemilihan presiden, maupun elektabilitas sebagaimana keputusan Nasdem menyandingkan Anies dan Muhaimin dapat saja berdampak negatif terhadap perolehan hasil pemilu dan kredibilitas pasangan ini.

Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Pengamat Psiko-Politik. Penulis buku “Refleksi Metodologi Riset: Panorama Survey” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001). Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.

Terima kasih telah membaca. Beri komentar Anda tentang artikel ini.

Komentar