‘Petaka etika’ dalam konteks politik menggambarkan sebuah konflik pendapat yang lemah dalam argumentasi dan penuh dengan tuduhan tak etis yang disampaikan secara vulgar dan kadang menyertakan serangan karakter.
Dalam psikologi politik, fenomena ini dapat diartikan sebagai strategi untuk memenangkan persaingan ideologis dengan cara merendahkan atau merusak reputasi pihak lain. Penuduhan ketidaketisan, terutama jika diterapkan secara inkonsisten, menciptakan suasana politik yang penuh konflik dan ketidakpastian. Fenomena ini juga mencerminkan adanya politik identitas, di mana tuduhan tidak etis dipakai sebagai senjata untuk memperkuat perbedaan antara kelompok “kami” dan “mereka.” (Wibowo dalam Suhardono & Audifax, 2023: xxiv).
Dari segi psikologis, perilaku ini bisa mencerminkan kebutuhan individu atau kelompok untuk mempertahankan identitas dan merasa superior. Menyudutkan pihak lain dengan tuduhan “tidak etis” menjadi cara untuk merasa lebih baik atau lebih benar daripada lawan politik. Dalam konteks ini, inkonsistensi dalam penerapan tuduhan etis mungkin diabaikan karena lebih penting untuk mempertahankan citra positif dari kelompok sendiri daripada konsistensi etika. Petaka etika ini juga dapat menciptakan lingkungan politik yang toksik, di mana substansi argumentasi menjadi terpinggirkan oleh perang karakter yang saling melukai.
Bahasa Vulgar dan Pembunuhan Karakter
Analisis psikologi politik dari petaka etika memiliki beberapa aspek penting. Pertama, perlu dicatat bahwa tuduhan atas perilaku tidak etis lawan dapat mengindikasikan ketidaksetaraan kekuasaan dalam konteks politik, bahkan jika tidak ada hukum yang dilanggar sekalipun. Penuduh dapat menggunakan strategi ini untuk mencoba melemahkan lawan secara moral untuk mendapatkan keuntungan politik.
Dalam konteks ini, penggunaan bahasa yang vulgar dan pembunuhan karakter dalam tuduhan dapat mencerminkan upaya untuk merendahkan martabat yang dituduh dan merusak integritas dan reputasinya. Strategi semacam itu berfungsi sebagai serangan terhadap lawan politik, yang bertujuan untuk melemahkan otoritas mereka dan mempengaruhi opini publik.
Namun, tuduhan yang ‘tidak etis’ ini tampaknya tidak konsisten dalam praktiknya. Hal ini dapat memberikan indikasi adanya politik identitas yang terlibat dalam konflik tersebut. Saat tuduhan ini hanya dikenakan pada pihak lain sementara pihak yang menuduh juga melakukan hal serupa, bisa jadi ada penekanan pada perbedaan identitas antara kedua belah pihak.
Dimensi psikologis yang mendasari fenomena ini adalah dorongan untuk memperkuat identitas kelompok sendiri dan meminimalkan identitas kelompok lain. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam penerapan tuduhan yang ‘tidak etis’ ini dapat memperkuat polarisasi dan perpecahan antara kelompok-kelompok politik dan menciptakan peluang bagi para elit politik untuk mengeksploitasi situasi ini.
Inkonsistensi
Tuduhan yang tidak konsisten dan ‘tidak etis’ secara psikologis-individual dapat mencerminkan konflik internal antara nilai-nilai pribadi dan kebutuhan untuk mencapai tujuan politik. Individu mungkin menyadari ketidakkonsistenan dalam penilaian mereka, tetapi mengalahkan lawan politik mungkin merupakan prioritas yang lebih tinggi bahkan rela melakukan ketidakkonsistenan.
Misalkan seorang politisi menuduh lawan politiknya pilih kasih dan menyalahgunakan kekuasaannya dengan menempatkan anggota keluarganya di posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Namun, ketika politisi yang dimaksud adalah dirinya sendiri (dulu, sekarang, atau yang akan datang), politisi tersebut melakukan hal yang sama, menempatkan keluarganya sendiri di posisi strategis tanpa kritik.
Dalam kasus seperti itu, kontradiksi etika muncul karena penilaian etika tidak bergantung pada prinsip-prinsip etika yang konsisten, tetapi pada siapa yang melakukan tindakan tersebut. Sebuah tindakan yang akan dianggap tidak etis ketika dilakukan oleh lawan politik dapat dianggap etis atau dibenarkan ketika dilakukan oleh penuduh. Hal ini mencerminkan kecenderungan untuk mengukur etika berdasarkan afiliasi politik dan kolektif daripada prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai moral yang konsisten. Ketidakkonsistenan semacam itu merusak integritas dan kepercayaan politik dan mengarah pada selektivitas etika yang tidak konsisten.
Analisis psikologis politik tentang petaka etika ini menekankan pada peran identitas, kekuasaan, dan konflik internal dalam konflik politik. Kesalahan yang tidak konsisten dibuktikan dalam konteks politik yang berkaitan dengan upaya untuk mencapai tujuan politik dan untuk meningkatkan pengaruh dan status kolektif seseorang.
Meta-Etika
Analisis ‘meta-etika’ dapat membantu memperjelas situasi di mana dua pihak mematuhi aturan main atau hukum perundangan yang berlaku, tetapi salah satu pihak yang kalah secara strategis menuduh pihak yang menang sebagai pihak yang ‘tidak etis’ dengan mengungkapkan fakta-fakta lama, masalah pribadi atau keluarga, atau perilaku yang tidak pantas lainnya.
Dalam konteks ini, analisis meta-etika dapat melibatkan pemahaman tentang sifat objektif dan/atau subjektif dari etika dan bagaimana etika dapat diterapkan dalam konteks politik. Ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai akar dan dasar etika dalam etika, termasuk etika deontologis (etika berbasis aturan), etika utilitarian (etika berbasis hasil/konsekuensi/akibat), atau semacam kerangka kerja etika yang menggabungkan berbagai elemen.
Pertama, harus diakui bahwa dalam analisis meta-etika, tuduhan ‘tidak etis’ yang didasarkan pada fakta-fakta lama, kebobrokan pribadi/keluarga, atau ekspresi perilaku atau pernyataan yang tidak pantas biasanya merupakan upaya untuk menyerang pribadi atau karakter. Strategi seperti ini dianggap tidak etis karena berusaha merendahkan martabat lawan dan mengalihkan perhatian dari substansi perdebatan politik.
Selain itu, ketika menganalisis meta-etika, perhatian harus diberikan pada bagaimana etika diterapkan dalam konteks politik. Daripada hanya berfokus pada etika individu, penting untuk mempertimbangkan apakah tindakan dan strategi politik mendukung atau bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang lebih luas.
Etika politik juga mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan politik, misalnya, bagaimana taktik seperti serangan pribadi atau publikasi fakta-fakta yang sudah kedaluwarsa mungkin memengaruhi persepsi tentang integritas dan kredibilitas publik dari pihak-pihak yang dituduh berperilaku tidak etis. Dalam hal ini, penekanan pada manipulasi citra dan propaganda dapat dilihat sebagai perilaku politik yang tidak etis.
Analisis meta-etika mencakup pertimbangan konsekuensi jangka panjang dari strategi politik semacam itu. Serangan pribadi dan publikasi fakta-fakta lama yang tidak relevan dapat mengubah norma-norma etika dan batasan-batasan dalam politik, menciptakan lingkungan politik yang lebih merusak dan berbahaya.
Oleh karena itu, menganalisis meta-etika dapat membantu untuk memahami dan mengklarifikasi situasi di mana salah satu pihak dalam konflik politik menuduh pihak yang menang sebagai pihak yang ‘tidak etis’ dengan mempublikasikan serangan pribadi atau fakta-fakta lama yang tidak relevan. Dengan memahami sifat dasar etika, dasar-dasar moral politik, dan konsekuensi jangka panjang dari taktik semacam itu, analisis meta-etika dapat menjadi dasar untuk menilai keadilan dan integritas dalam politik.
Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Pengamat Psiko-Politik. Buku terbarunya yang ia tulis bersama Audifax berjudul “Membaca Identitas: Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023). Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.
2 replies on “Petaka Etika”
Etika Politik yg muncul dalam imajinasi saya adalah menyampaikan argumentasi dan penjelasan melalui dasar data dan fakta valid. Kalau data dan fakta ada tetapi dalam menjelaskannya tidak didasarkan kerangka teori maka akan cenderung “liar” mengartikan data dan fakta tsb.
Benar pernyataan Anda bahwa etika politik melibatkan penggunaan data dan fakta yang valid dalam menyampaikan argumentasi dan penjelasan. Namun, hanya memiliki data dan fakta saja tidak cukup, karena penting untuk membangun kerangka teori yang kokoh untuk menjelaskannya. Tanpa kerangka teori yang jelas, interpretasi terhadap data dan fakta tersebut menjadi subjektif dan dapat memberikan pengartian yang bervariasi, yang berpotensi menciptakan pemahaman yang salah atau arah yang salah dalam diskusi politik. Oleh karena itu, etika politik membutuhkan keseimbangan antara data, fakta, dan kerangka teori yang kuat untuk memastikan argumentasi yang akurat dan dapat dipercaya.