Agama kian dimanfaatkan untuk memobilisasi keagamaan orang demi mendapatkan dukungan merebut kekuasaan.
Mengingat bahwa politik hampir selalu menggunakan intrik, diplomasi, dan upaya memenangkan opini publik baik secara konstitusional, maupun inkonstitusional, “politisasi agama” –pemanfaatan agama untuk mobilisasi orang dalam berpolitik– justru akan melemahkan keduanya: agama diperlemah oleh politik sama halnya dengan politik diperlemah oleh agama.
Jika yang terjadi adalah “agamisasi politik” –agama memegang otoritas politik– perlu disadari, ambisi agama adalah mengeksploitasi politik untuk memenuhi misi keilahian. Tujuan satu-satunya dari penyatuan agama dan politik adalah memonopoli kekuatan politik, di mana agama patuh pada politik dan secara otomatis politik patuh pada agama.
Ada kondisi di mana politik mendominasi agama atau agama melumpuhkan politik. Dalam kondisi konflik, baik agama maupun politik cenderung menggunakan orang dan sumber daya semata untuk memperoleh kekuasaan dan ini akan memarjinalisasikan aktivitas sosial dan budaya. Sebaliknya, ketika agama terdegradasi di bawah tekanan politik, sosial, atau ekonomi, terjadi aktivisme dalam masyarakat yang terindikasi dari berkontribusi dalam karya filsafat, seni dan sastra, dan musik. Masyarakat menjadi bebas ketika sandaran pada agama lemah; sebaliknya masyarakat mandul ketika agama mendominasi dan mengadopsi permusuhan terhadap semua perubahan baru.
Pemisahan antara agama dan politik memungkinkan institusi negara memainkan peran netral dalam politik dan memperlakukan agama sebagai urusan pribadi individu. Pemisahan agama dari politik tidak membuat agama dan politik lemah atau rentan.
Kekuatan agama yang sesungguhnya terletak pada keyakinan akan kebenarannya dan bukan pada perlindungan negara. Sejarah membuktikan, kapan pun, politik terpanggil untuk membantu agama dan memberdayakan agama guna menunjang kepentingan politik dalam arti luas, namun selalu mendapatkan perlawanan ketika politik berupaya untuk mensubordinasikan agama yang kemudian melemahkan agama dan kepercayaannya. Dan kapan pun, ketika agama mencoba mencampuri ekonomi atau politik, agama tidak bisa mengimbangi perubahan.
Dengan argumentasi ini, tentu ada alasan lain yang menjelaskan, mengapa orang lebih memilih di antara agamisasi politik dan politisasi agama. Salah satu alasannya adalah orang-orang –yang adalah juga pemeluk agama dan warga negara sekaligus– tidak mampu mengimbangi perubahan; sementara perubahan ada pada satu hal dalam dua matra yang harus seimbang: pertumbuhan dan pemerataan.
Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.