Pada akhir Orde Baru –Pelita VI 1 April 1994 – 31 Maret 1999– pemerintah lebih menitikberatkan pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sayangnya, Pelita VI tidak membuat Indonesia sampai pada tahap lepas landas, sebaliknya gagal landas bahkan pesawat NKRI pun ngadat. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997, mulai dari krisis moneter, berlanjut ke krisis ekonomi, dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Kondisi ekonomi kian terpuruk sementara KKN merajalela, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati hanya oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Pembangunan terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, secara fundamental pembangunan ekonomi rapuh, pun dengan ongkos berupa kerusakan, pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Perbedaan ekonomi antar-daerah, antar-golongan pekerjaan, antar-kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Muncul kelompok yang termarginalisasikan. Pembangunan mengutamakan hanya pada pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
Ketakmerataan pembangunan tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.
Nyambung ke Siklus “Telur-Ayam” dari Gagasan Kemakmuran-Keadilan