Feri Amsari, pakar hukum tata negara, menilai Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan mengenai batas usia maksimal calon presiden dan wakil presiden bertepatan dengan masa pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 19-25 Oktober 2023. Feri menduga ada banyak kepentingan yang melatarbelakangi lambatnya proses peninjauan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Intinya, mengapa “anak panah” batasan usia tidak segera ditembakkan dari busur pada saat ini?
Sementara itu, Setara Institute menilai permohonan uji materiil ketentuan batas usia capres-cawapres di MK, bukan lagi ditujukan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara. Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menduga hal itu dilandasi nafsu kuasa keluarga Jokowi dan pendukung Jokowi yang hendak mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo.
Jika dilihat dalam konteks psikologi politik, tudingan senada bisa dimaklumi. Orang mempunyai kecenderungan untuk mencari pola melalui penafsiran selektif. Oleh karena itu, perubahan peraturan yang dianggap mendukung aktor politik tertentu dapat dianggap sebagai konspirasi atau agenda kepentingan pribadi: mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo.
Kepentingan Pribadi?
Kepentingan pribadi dapat dilihat dalam tindakan atau perkataan yang secara konsisten mendukung pilihan atau tindakan yang jelas-jelas menguntungkan individu, selain dari upaya mencoba membujuk orang lain agar menyetujui pilihan atau tindakan mungkin juga terlibat. Namun tanpa informasi spesifik dan konteks yang memadai, sulit membedakan tanda-tanda ini, yang bisa sangat bervariasi dan multi-interpretasi.
Anak-anak atau pendukung pejabat publik mungkin saja mempunyai kepentingan pribadi jika pilihan atau tindakan mereka berpotensi menguntungkan mereka secara pribadi, keluarga, atau secara politik. Jokowi atau anggota keluarganya mungkin mempunyai kepentingan dalam hasil pemilu jika batas usia calon wakil presiden diubah agar mereka dapat mencalonkan diri.
Penelaahan menyeluruh terhadap data dan argumentasi yang ada diperlukan untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi atau politik tertentu atau tidak. Terdapat beberapa indikator yang dapat menunjukkan motivasi pribadi atau pendukung Jokowi dalam pemilihan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo:
- Perubahan atau manipulasi proses pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi: Jika terdapat bukti bahwa proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi telah diubah atau dimanipulasi sedemikian rupa, hal ini dapat menunjukkan adanya campur tangan politik dalam mempengaruhi keputusan tersebut.
- Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan undang-undang atau prinsip konstitusi: Jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkesan dibuat semata-mata untuk kepentingan pribadi atau politik tertentu, dan bertentangan dengan undang-undang atau prinsip konstitusi yang jelas, ini dapat menjadi indikasi motivasi pribadi atau pendukung Jokowi.
- Tekanan atau intervensi dari partai politik: Jika terdapat bukti bahwa partai-partai yang memiliki motif politik melakukan tekanan atau intervensi untuk mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, hal ini juga dapat menunjukkan adanya motivasi pribadi atau pendukung Jokowi.
Distraksi
Dalam psikologi politik klaim atau eskalasi tuduhan bertubi tentang konspirasi di internal MK sebagai reaksi atas kepentingan dinasti politik Jokowi kadang merupakan pengalihan untuk menutupi persoalan yang lebih besar. Konspirasi dan gangguan sering kali digunakan dalam politik sebagai metode untuk mempengaruhi opini publik. Perlu diingat, klaim konspirasi adalah fenomena rumit yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Ada yang percaya pada konspirasi dan sabotase politik, ada pula yang menganggapnya sebagai teori konspirasi atau sudut pandang yang tidak bisa dibenarkan.
Terkait eskalasi tudingan adanya konspirasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi sebagai respons terhadap kepentingan dinasti politik Jokowi, hal tersebut merupakan klaim yang kemungkinan menyiratkan adanya motif atau rencana terselubung yang sengaja dibuat oleh beberapa pihak. Sebelum menarik kesimpulan tegas dalam hal ini, penting untuk mencari bukti kuat dari sumber yang dapat dipercaya.
Strategi distraksi tentu saja dapat digunakan dalam politik untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih penting atau rumit. Namun, analisis lebih dalam terhadap fakta dan konteks diperlukan untuk menentukan apakah hal tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu, meskipun fenomena teori konspirasi dan kecenderungan politik memang ada, namun tidak selalu bisa diterima begitu saja. Kita dapat lebih memahami kompleksitas politik dengan mengevaluasi informasi secara cermat dan mencari bukti yang dapat dipercaya.
Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Pengamat Psiko-Politik. Buku terbarunya yang ia tulis bersama Audifax berjudul “Membaca Identitas: Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023). Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.
4 replies on ““Anak Panah” Batas Usia”
Terima kasih Dr. Edy Suhardono atas ulasan yang lengkap. Kita masih menunggu apakah analisisnya benar, yakni saat putusan MK tentang batas umur capres dan cawapres dan kemudian Gibran menjadi cawapres Prabowo. Lanjutkan tetap menulis analisis yang tajam yang selama ini sudah dibuat.
Saudaraku Basuki Ismail yang baik,
Terima kasih apresiasi dan tantangan untuk menganalisis secara lebih prediktif.
Pertama, prediksi tidak selalu disertakan dalam analisis pola perilaku psiko-politik. Analisis ini lebih fokus pada penggunaan data dan informasi historis, psikologis, dan sosial untuk memahami tindakan dan motivasi orang atau kelompok dalam konteks politik. Meskipun terkadang disertakan, prediksi tidak selalu diperlukan karena tujuan utama analisis ini adalah pemahaman dan penjelasan, tidak selalu prediksi.
Andaikan saya memposisikan diri sebagai pembaca analisis Budiman Tanuredjo, Rizal Sukma, Sukidi, Bivitri Susanti, atau Ulil Abshar Abdalla di harian Kompas, saya tak akan secara otomatis menafsirkan analisis mereka sebagai perkiraan. Meskipun terdapat kemungkinan adanya elemen prediktif, analisis semacam sering kali lebih berupaya menjelaskan dan memahami fenomena atau perilaku politik terkini dengan menggunakan berbagai faktor psikologis. Fakta bahwa analisis ini merupakan pemeriksaan menyeluruh terhadap dinamika psiko-politik tidak mengubah fakta bahwa analisis ini mempunyai bias firasat, sehingga tidak perlu menghubungkannya dengan hasil spesifik di masa depan.
Analisis dan argumentasinya masuk akal tapi belum cukup dikaitkan dengan pihak yang mangusulkan perubahan itu ke MK. Selain itu, belum dikaitkan juga dengan pihak lain yang mungkin diuntungkan dengan perubahan itu, khususnya yang jelas-jelas beberapa kali sangat terkesan memperoleh manfaat dari pendukung Presiden Jikowi. Jadi, masih ada satu alternatif yang cukup penting dan masuk akal.
Terima kasih atas usulan untuk melengkapi dan mempertajam analisis ini.
Kita sama-sama mengetahui dari media bahwa pihak yang mengusulkan perubahan batas usia ke Mahkamah Konstitusi (MK) antara lain sejumlah individu warga negara Indonesia, Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), dan sejumlah pemimpin daerah selain Partai Solidaritas Indonesia (PSI). ).
Saya akui, perubahan ini juga bisa menguntungkan pihak lain. Namun, kepastian tentang mana saja pihak-pihak yang dimaksud, hal itu akan terang benderang dan bergantung pada iklim politik hingga Senin, 16 Oktober mendatang, yakni tiga hari sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
Terlepas dari kenyataan bahwa saya sebagai analis hanya berhasil menangkap ekor cicak, yang sengaja ditanggalkan si cicak, saya membuat keputusan untuk tidak membiarkan diri terjebak dalam bias prediktif.
Artinya, kalau saya sekarang menarik kesimpulan empirik via analisis saya sebelum Senin, 16 Oktober 2023 , bisa saja pihak yang merasa bahwa perubahan batas usia presiden berdampak atau menguntungkan mereka kemudian secara dinamis menyampaikan dukungan, atau malahan sama sekali menentang keputusan MK “in question”.