Kolusi dan aliansi adalah dua konsep yang berbeda dalam hubungan antara individu atau kelompok. Kolusi atau persekongkolan mengacu pada kerja sama yang tersembunyi, tidak diungkapkan secara jelas, dan bahkan rahasia yang bertujuan untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak transparan, tidak jujur, dan bahkan melanggar aturan.
Persekongkolan dapat melibatkan tindakan atau kegiatan rahasia yang merugikan pihak lain dan tidak didasarkan pada prinsip-prinsip itikad baik atau saling menguntungkan. Persekongkolan cenderung dilakukan secara rahasia dan seringkali dengan motif yang tidak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dapat bersekongkol untuk mencapai tujuan tertentu, yang dapat merugikan pihak lain atau melanggar nilai dan standar etika.
Aliansi, di sisi lain, adalah kolaborasi terbuka yang didasarkan pada kesepakatan dan kepentingan bersama, di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk saling menguntungkan dan mencapai tujuan yang lebih besar. Aliansi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk aliansi bisnis, aliansi politik, dan aliansi dalam konteks lainnya. Aliansi biasanya bersifat terbuka dan transparan dan sering kali didasarkan pada nilai-nilai yang sama, kebutuhan strategis, dan tujuan yang serupa.
Beberapa Kasus
Pada tahun 2017, terjadi persekongkolan di industri bawang merah di Indonesia. Beberapa pengusaha bawang merah diduga melakukan kesepakatan untuk mengendalikan harga bawang merah secara ilegal dengan membatasi pasokan dan menaikkan harga secara bersamaan. Hal ini berdampak pada kenaikan harga bawang merah yang signifikan di pasaran.
Di kancah politik, persekongkolan terjadi pada kasus “Kasus Aliran Dana Kampanye” (2019): Pada tahun 2019, terungkap kasus persekongkolan politik terkait penggunaan dana kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Beberapa partai politik, kandidat, atau tim kampanye diduga bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak terdaftar sebagai donatur resmi untuk mendapatkan dana kampanye yang melanggar aturan pemilu.
Kasus “Gojek dan Tokopedia” (2020) merupakan aliansi antara dua perusahaan raksasa start up Indonesia, Gojek dan Tokopedia, yang mengumumkan rencana merger mereka. Aliansi ini bertujuan untuk menggabungkan kekuatan dan sumber daya keduanya dalam memperkuat layanan e-commerce dan layanan transportasi online di Indonesia. Aliansi ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bersama dalam bersaing dengan kompetitor lain.
Salah satu kasus aliansi politik yang menarik diangkat adalah kasus “Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia” (KAMI) (2020). Pada tahun 2020, beberapa tokoh politik dan aktivis mendeklarasikan pembentukan aliansi politik yang disebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Aliansi ini ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan dan dukungan dari berbagai latar belakang politik dan masyarakat untuk mengadvokasi perubahan politik dan sosial di Indonesia.
Dengan contoh-contoh ini penulis bertujuan untuk memperjelas konsep persekongkolan dan aliansi, dan bukan untuk mengomentari atau menilai implementasi kebergabungan pihak-pihak secara spesifik.
Alasan Aliansi
Dalam konteks aliansi, terdapat perbedaan antara aliansi yang dikondisikan oleh kesenasiban (Conditionality) dan kesepenanggungan (Sustainability).
Aliansi yang dikondisikan atau ad hoc mengacu pada kerja sama yang didasarkan pada kepentingan sementara atau kondisi yang berubah-ubah. Aliansi semacam itu dapat dibentuk karena kepentingan bersama dalam situasi atau kondisi tertentu, tetapi mungkin tidak bertahan lama atau dapat berubah ketika kondisi berubah. Dalam contoh aliansi bisnis, mungkin ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap mitra untuk memastikan kelangsungan aliansi, seperti memenuhi target penjualan atau kontribusi keuangan yang telah disepakati.
Di sisi lain, aliansi yang bersyarat pada saling ketergantungan atau kesepenanggungan mengacu pada kerja sama yang dibangun melalui hubungan ketergantungan antara para pihak. Biasanya, jenis aliansi ini terbentuk ketika salah satu pihak membutuhkan dukungan dan keterlibatan pihak lain untuk mencapai tujuannya. Saling-ketergantungan ini dapat berupa dukungan politik, sumber daya, dan keahlian yang saling melengkapi. Sebagai contoh, dalam konteks isu lingkungan, aliansi yang bersyarat saling ketergantungan dapat berfokus pada prinsip keberlanjutan.
Aliansi Pascapres-cawapres
Sinyal terjadinya aliansi pascapres-cawapres berhembus melalui bantahan Partai NasDem bahwa sedang membangun kerja sama dengan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan menjadikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai musuh bersama. NasDem juga membantah bahwa Koalisi Perubahan telah menjalin komunikasi dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terkait kabar tentang tekanan kekuasaan dan menjadikan kubu Prabowo-Gibran sebagai musuh bersama.
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sempat menjalin komunikasi dengan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) mengenai tekanan kekuasaan menjelang Pilpres 2024: “Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan, dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama,” kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Mengabaikan tekanan akibat penggunaan instrumen hukum dan kekuasaan, jika yang dijadikan asumsi adalah hasil survei elektabilitas ketiga pascapres-cawapres, tingkat kemungkinan dari aliansi antara dua pascapres-cawapres sulit untuk diprediksi secara pasti karena bergantung pada berbagai faktor politik, strategi, dan dinamika dalam konteks pemilihan.
Namun dalam konteks aliansi politik dapat saja dibahas mengenai kemungkinan munculnya dalih kesenasiban atau kesepenanggungan. Jika dua pascapres-cawapres tersebut memutuskan untuk bersekutu, kesepenanggungan dapat menjadi alasan utama dari aliansi mereka. Pihak yang tertinggal dalam survei elektabilitas mungkin menyadari bahwa mereka memiliki peluang lebih kecil untuk memenangkan pemilihan dan memilih untuk bersekutu dengan pasangan lain guna meningkatkan peluang mereka secara keseluruhan.
Dalam beberapa kasus, aliansi dapat terbentuk berdasarkan kesenasiban, yang berarti adanya keadaan atau konteks khusus yang mempengaruhi keputusan untuk bersekutu. Aliansi kesenasiban dua pascapres-cawapres yang menengarai bahwa pascapres-cawapres yang dijadikan “musuh bersama” adalah yang cenderung menggunakan instrumen hukum dan kekuasaan sehingga keduanya merasakan akibat atau hal yang sama. Mereka mungkin berpendapat bahwa bergabung akan memperkuat tujuan bersama dan meningkatkan peluang mereka untuk mewujudkan agenda politik yang diinginkan.
Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Pengamat Psiko-Politik. Buku terbarunya yang ia tulis bersama Audifax berjudul “Membaca Identitas: Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023). Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.
One reply on “Antara Aliansi dan Kolusi”
Aliansi politik pada tataran praktek lebih mengarah ke ad hoc atau batas waktu tertentu dikarenakan untuk mencapai kesepakatan kepentingan memperoleh kekuasaan seperti capres dan cawapres. Setelah selesai pemilihan ya akan cair lagi.