Banyak argumen yang bisa dilontarkan mengenai sikap pembiaran terhadap keterlibatan anak dalam politik dan potensi terciptanya wangsa politik dari perspektif psikologi politik. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari politisi terkemuka atau tokoh politik lain yang sudah memiliki kekayaan dan pengaruh dalam politik mungkin dapat memasuki dunia politik dengan memanfaatkan posisi dan akses mereka.
Pengaruh lingkungan dan jaringan sosial anak-anak seorang politisi dapat saja diperdebatkan dalam situasi ini, misalnya. Kadang suatu keniscayaan bahwa keluarga politisi seringkali memiliki akses terhadap berbagai sumber daya dan jaringan politik, dan anak-anak mereka mungkin terpapar pada berbagai wacana politik. Kemampuan mereka untuk maju dalam politik dan membangun karier politik jangka panjang mungkin disebabkan oleh hal ini. Pola ini mungkin seperti yang sering dicelotehkan orang, “Bapak- ibunya guru, wajar anak-anak mereka lancar jaya di urusan akademik!”
Namun penting untuk diingat bahwa keterlibatan anak-anak dalam politik tidak selalu berarti mereka ingin memulai wangsa politik. Beberapa keturunan politisi mungkin benar-benar peduli untuk membantu orang lain dan ingin meneruskan warisan nenek moyang mereka dalam melakukan perubahan sosial yang positif. Jika mereka mempunyai visi, bakat, dan ambisi yang diperlukan, sebenarnya setiap orang pun mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik.
Selain itu, unsur-unsur lain seperti opini publik, reputasi, persaingan politik, dan unsur luar lainnya dapat saja mempengaruhi sukses atau tidaknya keturunan politisi dalam memajukan karier politiknya. Karena faktor-faktor ini, tidaklah cespleng untuk memparalelkan secara apple to apple antara anak-anak Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi.
Privilese
Argumen psikologi politik, menurut saya, tidak bisa membuktikan bahwa keterlibatan anak-anak Presiden Jokowi dalam politik semata-mata karena penyalahgunaan privilese atau hak istimewa yang mereka miliki. Tidak ada kesepakatan universal di antara berbagai argumen dan pendapat tentang isu ini.
Namun penting untuk diingat bahwa anak-anak politisi tidak selalu terlibat dalam politik karena mereka menyalahgunakan hak istimewa mereka. Anak-anak politisi seperti Prananda Surya Paloh atau Megawati Sukarnoputri mungkin juga termotivasi oleh keinginan untuk menjunjung tinggi tradisi keluarga atau mengejar karier di bidang politik.
Namun, ada sejumlah argumen yang menyatakan bahwa keuntungan dan hak istimewa yang dinikmati anak-anak politisi karena jabatan dan pengaruh orang tuanya berhubungan langsung dengan keterlibatan mereka dalam politik. Di antara dalil-dalil tersebut adalah:
Pertama, akses terhadap sumber daya politik: Anak-anak politisi biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya politik seperti jaringan dan koneksi, pendanaan untuk kampanye, dan akses terhadap informasi yang penting dalam dunia politik. Akibatnya, mereka mungkin akan lebih unggul dari pesaing politiknya.
Yang kedua adalah warisan politik: Dalam kondisi tertentu, basis pemilih dan dukungan politik yang dimiliki orang tua dapat diturunkan kepada anak-anak mereka. Sebagai hasilnya, mereka mungkin memperoleh keuntungan awal dalam mengembangkan karier politik yang sukses.
Ketiga, faktor lingkungan: Anak-anak politisi yang dibesarkan di lingkungan dengan muatan tinggi lebih besar kemungkinannya untuk terpapar pada perdebatan politik, pengambilan keputusan, dan munculnya keterampilan politik di usia muda. Mereka dapat memperoleh manfaat dari hal ini ketika memahami dan terlibat dalam politik.
Penyalahgunaan?
Gagasan bahwa anak-anak Jokowi terlibat dalam politik hanya karena mereka menyalahgunakan hak istimewa mereka memiliki beberapa argumen yang mendukung. Namun perlu digarisbawahi, motivasi dan faktor lingkungan dalam argumen ini didasarkan pada analisis psikologi politik.
Salah satu argumen yang mungkin bisa dikemukakan adalah bahwa keturunan politisi terkenal, seperti Jokowi, mungkin memiliki akses terhadap jaringan, sumber daya, dan pengaruh politik tambahan yang tidak tersedia bagi masyarakat umum atau calon presiden lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam politik dapat diartikan sebagai upaya untuk memanfaatkan kelebihan tersebut guna memajukan kepentingan mereka sendiri.
Selain itu, sebagaimana sudah disinggung, faktor lingkungan mungkin berdampak pada keterlibatan anak-anak politisi. Anak-anak politisi mungkin akan lebih mudah mendapatkan “jalur karier” ke dunia politik karena keluarga politikus yang berpengaruh dan dampak dari lingkungan politik yang sangat bermuatan. Mereka mungkin memiliki kelebihan dalam membangun karier politiknya yang mungkin tidak dimiliki orang lain.
Namun, semata-mata memahami niat dan motivasi seseorang bisa jadi sulit kalau tidak menghasilkan konklusi yang sewenang-wenang, sehingga penting untuk mengingat sebagai catatan penting. Meski bisa dikatakan bahwa anak-anak Jokowi terjun ke dunia politik hanya karena keistimewaan yang mereka miliki, ada kemungkinan juga mereka memiliki kepentingan pribadi untuk berbuat baik dan meneruskan warisan keluarga mereka.
Data dan Fakta
Penting juga untuk diingat bahwa penilaian terhadap partisipasi anak-anak politisi harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat sebagaimana George Junus Aditjondro melakukan penelitian untuk mengungkap keterlibatan anak-anak Soeharto dalam praktik korupsi dimulai pada pertengahan 1970-an hingga 1980-an. Hal ini lebih dari sekedar prasangka atau asumsi yang tidak didukung data dan fakta.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif tentang motivasi dan kewajiban politik masyarakat memerlukan analisis mendalam dan pengumpulan bukti. Pun, untuk memastikan persaingan yang adil, transparansi, dan kesempatan yang sama bagi semua orang yang ingin terlibat dalam politik, dari sudut pandang sosial dan politik, penting untuk memantau dan menilai perkembangan politik.
Dalam konteks demokrasi, kekhawatiran mengenai keberlangsungan dinasti politik dan pemusatan kekuasaan dalam satu keluarga politik harus diatasi. Undang-undang dan peraturan pemilu dan karier politik dapat membantu mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam keluarga politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengawasi politik, mengritiknya, dan mendukung kandidat yang menurut mereka paling mampu mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Pengamat Psiko-Politik. Buku terbarunya yang ia tulis bersama Audifax berjudul “Membaca Identitas: Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023). Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.
2 replies on “Wangsa Politik”
Masuk akal, objektif dan tidak tendensius.
Terima kasih, Bang Dr. Lerbin.
Mungkin kita sering menemui kecenderungan di kalangan pakar psikologi yang menjadi “media darling” untuk kehilangan obyektivitas, impartialitas dan berpihak pada pemangku kepentingan tertentu. Ini dapat menjadi masalah serius. Saat mereka sering muncul di media, tekanan untuk memberikan komentar kontroversial atau menarik perhatian bisa membuat mereka cenderung mengabaikan pendekatan ilmiah yang objektif.
Terkadang, pakar tersebut bisa terlibat dalam hubungan yang erat dengan pemangku kepentingan tertentu, seperti perusahaan atau organisasi, yang mempengaruhi pandangan mereka. Hasilnya, ini dapat mengakibatkan konflik kepentingan dan mengurangi keandalan serta impartialitas sumber informasi yang mereka berikan kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat luas untuk berpikir kritis dan skeptis terhadap informasi yang diberikan oleh pakar psikologi di media. Mereka harus mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda dan menyadari potensi bias atau konflik kepentingan yang mungkin ada.
Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa sumber informasi yang digunakan dapat diandalkan dan berintegritas, serta memahami bahwa kepentingan pribadi atau komersial dapat memengaruhi pandangan seorang pakar psikologi yang sering muncul di media.