SoalSialBagi linguist, “binaan” berasal dari kata dasar “bina”; artinya “pihak yang dikenai tindakan ‘membina’”. Tapi, bagi politisi, “pimpinan” yang berasal dari kata dasar “pimpin” BUKAN “pihak yang dikenai tindakan ‘memimpin’”. “Pimpinan” justru dimaknai sebagai “pihak yang melakukan tindakan ‘memimpin’”. Aneh, bukan? Namun faktanya, kita tanpa sadar memaknainya sebagaimana para politisi memaknai. Inilah yang disebut “permainan […]
Jika Anda berpengalaman dalam dunia politik, carilah orang-orang kaya. Dari mereka Anda akan mendapatkan dana politik, sementara dari Anda mereka akan belajar tentang akrobat politik. [Dalih Mengapa Korupsi Terjadi, 2013] If you are experienced in the world of politics, look for rich people. From them you will get a political fund, while from you they […]
Oleh Edy Suhardono Menurut Saldi Isra , pesan di balik putusan kasasi Angie ialah bahwa hakim mengombinasikan antara pidana maksimal dan memiskinkan koruptor. Jika kombinasi itu ditambah lagi dengan pencabutan beberapa hak terpidana korupsi, misalnya, hak untuk mendapatkan remisi, menurutnya putusan serupa akan menjadi semangat baru untuk menghentikan laju praktik korupsi yang kian masif. […]
Para arsitek internet terbuka memberikan kepada kita sumber informasi yang hampir tak terbatas. Pihak yang dibuat pusing tujuh keliling adalah para orang tua, politisi, dan perusahaan online. Orang-orang muda yang lahir di era internet ini sangat dimanjakan dengan berbagi informasi pribadi melalui aplikasi media sosial tanpa menyadari ancaman yang mungkin terjadi bersamaan dengan kegiatan ini. […]
Menurut Spiros Simitis, tindakan pemerintah melakukan pengawasan elektronik terhadap warga negaranya dilandasi oleh premis bahwa privasi bukanlah tujuan dari demokrasi itu sendiri. Privasi hanyalah sarana untuk mencapai cita-cita politik demokratis tertentu, di mana warga negara dipercaya untuk menjadi lebih dari sekadar pemasok informasi untuk memuaskan sendiri. Dalam konteks demokrasi warga negara juga harus memuaskan semua […]
Tetapi hal yang sama (pemerkaraan privasi) mungkin tidak berlaku untuk “inkonsistensi yang konsisten” yang terjadi pada pemberlakuan praktik demokratisasi dan pengawasan elektronik yang dikerjakan oleh pemerintah sembari memanfaatkan paranoia tentang kejahatan dan terorisme yang mengorbankan hak-hak privasi individu. Faktanya pengawasan elektronik oleh pemerintah telah mengancam dan melemahkan hak warga negara untuk berkomunikasi pribadi secara online. […]