Setiap pagi, ketika layar gawai menyala seperti altar kecil yang menuntut pengabdian, kita disuguhi absurditas yang terasa semakin akrab. Skandal korupsi bernilai triliunan rupiah kini lewat begitu saja seperti iklan yang bisa di-skip, sementara kebijakan publik tampil tak lebih serius dari lelucon yang lupa punchline. Kita hidup di zaman ketika keganjilan tidak lagi memproduksi kejutan, melainkan justru kenyamanan. Dalam kesadaran yang setengah bangun, kita terus menggulir layar, seolah berharap menemukan sesuatu yang benar-benar penting—dan secara tragis, gagal berulang kali. Maka pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi mengapa masyarakat tampak apatis, melainkan apakah apatisme itu justru keputusan rasional. Jangan-jangan, diamnya publik bukan tanda kekalahan, melainkan bentuk kecerdasan baru yang sengaja tidak terlihat.
Di tengah lanskap digital yang katanya demokratis ini, ekspresi publik nyaris tak berbatas, tetapi perubahan terasa seperti mitos yang dipelihara bersama. Tagar bermunculan seperti bunga musiman, petisi daring diklik dengan kecepatan refleks, dan debat panjang menjelma hiburan malam yang estetis tetapi steril. Anehnya, semua itu tidak menggerakkan struktur kekuasaan barang sejengkal. Demokrasi tidak runtuh lewat ledakan dramatis, melainkan menguap perlahan dalam kelelahan kolektif. Kita tidak berhenti berbicara, tetapi kata-kata kita seperti dipantulkan oleh dinding tak kasatmata—sebuah mesin pengurutan konten yang lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri sendiri. Pada titik ini, suara publik tidak lagi menjadi kekuatan politik, melainkan bahan mentah bagi ekonomi perhatian.
Ironinya, partisipasi yang tampak massif justru menyamarkan ketidakberdayaan yang sistemik. Platform digital yang menjanjikan kebebasan justru menempatkan kita sebagai pekerja tak dibayar dalam industri data global. Setiap opini tajam, setiap kemarahan moral, setiap kritik bernas, pada akhirnya hanya memperkaya database algoritma yang bekerja tanpa etika. Penelitian dalam PNAS Nexus(2025) menunjukkan bahwa algoritma berbasis engagement secara aktif memperkuat konten emosional dan permusuhan politik, bahkan ketika pengguna secara sadar tidak menginginkannya.¹ Artinya, semakin kita marah dengan argumentasi rasional, semakin kita memperbesar daya jangkau sistem yang kita kritik. Kebebasan berbicara di ruang digital, dalam konteks ini, justru beroperasi sebagai ilusi yang produktif secara ekonomi.
Namun di tengah kebingungan ini, muncul tuduhan yang terlalu mudah: masyarakat dianggap malas berpikir. Statistik PISA 2022 sering dijadikan senjata pamungkas untuk membuktikan bahwa literasi publik memang rendah, dengan skor membaca Indonesia hanya mencapai 359 poin, jauh di bawah rata-rata OECD.² Narasi ini mengafirmasi asumsi lama bahwa publik kalah karena kapasitas nalar yang lemah. Tetapi argumen ini terlalu rapi untuk dipercaya. Ia mengabaikan satu kemungkinan yang lebih mengganggu: bagaimana jika ketidakaktifan itu bukan akibat kebodohan, melainkan pilihan sadar untuk tidak terus-menerus terjebak dalam permainan yang hasilnya sudah ditentukan?
Apatisme, jika dilihat dari sudut yang lebih nakal, bisa dibaca sebagai strategi adaptasi. Dalam ekosistem digital yang didesain untuk memanen perhatian, berhenti bereaksi adalah bentuk sabotase yang paling halus. Studi Yale School of Management (2023) bahkan menemukan bahwa penyebaran konten, termasuk misinformasi, bukan terutama karena kebodohan pengguna, melainkan karena sistem penghargaan platform yang membentuk kebiasaan berbagi tanpa refleksi.³ Dengan kata lain, perilaku pengguna sedang direkayasa secara sistematis. Maka menarik ketika sebagian orang memilih mundur, diam, atau bahkan bersikap banal: mereka mungkin sedang menolak menjadi bagian dari eksperimen besar yang tak pernah mereka setujui.
Kecurigaan ini semakin kuat ketika kita melihat kualitas demokrasi yang terus merosot secara global. Laporan Freedom on the Net 2025 dari Freedom House menyebutkan bahwa kebebasan internet dunia telah menurun selama 15 tahun berturut-turut—sebuah penurunan paling panjang dalam sejarah pemantauan digital modern.⁴ Indonesia sendiri berada dalam kategori “partly free” dengan skor sekitar 49/100 dalam laporan 2024, menunjukkan bahwa kebebasan digital kita rapuh dan mudah dibatasi.⁵ Dalam lanskap seperti ini, partisipasi digital bukan lagi jaminan kebebasan, melainkan bagian dari sistem pengawasan yang semakin halus. Kritik tidak dilarang, tetapi diarahkan, dipetakan, dan—pada akhirnya—dijinakkan.
Dengan demikian, kita hidup dalam bentuk tirani yang tidak membutuhkan kekerasan fisik. Represi hari ini bekerja melalui distribusi informasi, bukan pembungkaman langsung. Bahkan penelitian terbaru dari University of Copenhagen (2026) menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam algoritma penayangan konten dapat secara signifikan memengaruhi cara manusia memahami realitas dan membentuk opini politik.⁶ Artinya, realitas sosial yang kita anggap objektif sebenarnya telah dikurasi secara sistematis oleh mesin. Kita tidak hanya dikontrol dalam apa yang kita katakan, tetapi juga dalam apa yang kita pikirkan mungkin untuk dikatakan.
Di titik ini, strategi perlawanan konvensional menjadi tampak ketinggalan zaman. Demonstrasi digital yang penuh argumen serius justru memberi makan algoritma yang haus konflik. Maka muncul fenomena yang sekilas tampak sepele: meme absurd, humor yang tidak nyambung, dan ironi berlapis yang sulit dipahami secara literal. Generasi digital tidak bodoh ketika mereka memilih bercanda di tengah krisis; mereka justru mungkin sedang bermain di level yang berbeda. Ketika bahasa rasional telah dibajak mesin, maka absurditas menjadi bahasa terakhir yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi.
Logika ini bukan sekadar spekulasi. Bocoran internal Facebook pada 2017 mengungkap bahwa reaksi “marah” diberi bobot lebih tinggi dibanding “suka” dalam menentukan visibilitas konten, karena menghasilkan interaksi yang lebih besar.⁷ Sistem ini secara struktural memicu kemarahan kolektif demi keuntungan ekonomi. Maka menolak untuk marah, atau bahkan merespons dengan humor absurd, adalah tindakan kontra-intuitif yang justru mengganggu logika mesin. Ia menolak logika bahwa emosi harus dieksploitasi.
Dalam perspektif ini, absurditas bukan lagi tanda kemunduran intelektual, melainkan bentuk kecanggihan baru. Ia mengacaukan pola data, membuat algoritma kehilangan pijakan, dan menciptakan “noise” yang sulit dikomodifikasi. Saat publik membanjiri ruang digital dengan sinyal yang tidak konsisten, sistem prediktif kehilangan akurasi. Ini adalah sabotase tanpa deklarasi perang—perlawanan tanpa heroisme.
Mungkin di sinilah kita perlu menggeser definisi kewarasan. Waras bukan lagi berarti selalu rasional dalam ruang publik yang irasional, melainkan tahu kapan harus berhenti bermain dalam aturan yang tidak adil. Dalam dunia yang menuntut konsistensi data, menjadi inkonsisten justru bisa menjadi tindakan rasional. Dan dalam dunia yang memuja keteraturan, absurditas adalah bentuk kebebasan terakhir yang tersisa.
Di penghujung hari, kita mungkin tidak benar-benar diam. Kita hanya berbicara dalam bahasa yang belum dipahami oleh mesin.
Catatan Akhir
1. Smitha Milli et al., “Engagement, User Satisfaction, and the Amplification of Divisive Content on Social Media,” PNAS Nexus 4, no. 3 (2025).
2. OECD, PISA 2022 Results: Indonesia Country Profile (Paris: OECD Publishing, 2023). Tautan: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=IDN&topic=PI
3. Gizem Ceylan, Ian Anderson, and Wendy Wood, “Sharing of Misinformation Is Habitual, Not Just Lazy or Biased,” Yale School of Management, 2023. Tautan: https://insights.som.yale.edu/insights/how-social-media-rewards-misinformation
4. Freedom House, Freedom on the Net 2025: An Uncertain Future for the Global Internet (Washington, DC: Freedom House, 2025). Tautan: https://freedomhouse.org/article/new-report-persistent-authoritarian-repression-and-backsliding-democracies-drive-15th
5. Freedom House, Freedom on the Net 2024: Indonesia Country Report (Washington, DC: Freedom House, 2024). Tautan https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2024
6. Jason William Burton et al., “Alternative Social Media Algorithms and Political Belief Formation,” Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2026. Tautan https://phys.org/news/2026-05-alternative-algorithms-users-accurate-polarized.html
7. Shraddha Chakradhar, “More Internal Documents Show How Facebook’s Algorithm Prioritized Anger and Posts That Triggered It,” Nieman Journalism Lab, October 26, 2021, https://www.niemanlab.org/2021/10/more-internal-documents-show-how-facebooks-algorithm-prioritized-anger-and-posts-that-triggered-it/
***
Tentang Penulis: Edy Suhardono adalah Pendiri IISA VISI WASKITA dan IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Pengamat Psiko-Politik. Buku terbarunya berjudul “Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio- Digital” (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2025) dan buku yang ia tulis bersama Audifax berjudul “Membaca Identitas: Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023). Ia juga penggagas SoalSial. Ikuti ia di Facebook IISA dan Twitter IISA.